STUDI ANALISIS INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERIAN JAMINAN KEPASTIAN HUKUM KEPADA DEBITUR YANG TELAH MENYELESAIKAN KEWAJIBANNYA ATAU TINDAKAN HUKUM KEPADA DEBITUR YANG TIDAK MENYELESAIKAN KEWAJIBANNYA BERDASARKAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PEMEGANG SAHAM DALAM PENYELESAIAN KASUS BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA

Amalia , Rizki (2010) STUDI ANALISIS INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERIAN JAMINAN KEPASTIAN HUKUM KEPADA DEBITUR YANG TELAH MENYELESAIKAN KEWAJIBANNYA ATAU TINDAKAN HUKUM KEPADA DEBITUR YANG TIDAK MENYELESAIKAN KEWAJIBANNYA BERDASARKAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PEMEGANG SAHAM DALAM PENYELESAIAN KASUS BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA. PhD thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (0b)

    Abstract

    Dimensi kejahatan yang masih mendapat sorotan global dan mendapat perhatian serius dalam Konggres PBB ke-8 Tahun 1990 di Havana adalah korupsi, terutama dalam kaitannya dengan economic crime dan organized crime, khususnya mengingat korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik dinilai dapat menghancurkan efektivitas potensial program pemerintah sehingga berimplikasi menghambat pembangunan. Bahkan penyalahgunaan kekuasaan (abuse the power) termasuk dalam crime trend yang dinilai membahayakan dan merugikan disamping white collar crime dan economic crime. 1 Demikian urgennya efek korupsi bagi perekonomian dan keuangan negara sehingga pemberantasan korupsi selalu menjadi prioritas agenda pemerintah untuk ditanggulangi secara serius sebagai bagian dari upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat atas hukum dalam rangka memulihkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Agenda pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi, sebagai bagian dari bentuk kebijakan publik, secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu kasus tindak pidana korupsi terbesar yang melibatkan berbagai kajian ilmu untuk menemukan upaya penyelesaian yang dinilai tepat adalah dugaan korupsi yang melingkupi penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) saat Indonesia mengalami krisis moneter yang berdampak pada situasi perbankan yang mengalami rush, bahkan hingga saat ini masih belum tuntas dan terus diupayakan pengembalian uang negara.

    Item Type: Thesis (PhD)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Pasca Sarjana
    Pasca Sarjana > Magister
    Pasca Sarjana > Magister > Ilmu Hukum - S2
    Depositing User: Na'imatur Rofiqoh
    Date Deposited: 28 Jul 2013 19:18
    Last Modified: 28 Jul 2013 19:18
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/9858

    Actions (login required)

    View Item