Peran dewan pengawas syariah terhadap pengawasan aspek syariah di baitul maal wa tamwil (bmt) Safinah Klaten

Arofah, Anik (2008) Peran dewan pengawas syariah terhadap pengawasan aspek syariah di baitul maal wa tamwil (bmt) Safinah Klaten. Masters thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (0b)

    Abstract

    Krisis moneter dan ekonomi yang melanda Indonesia tahun 1997 telah mengakibatkan banyak penderitaan dan kesengsaraan yang berat bagi rakyat Indonesia. Umat Islam merupakan penduduk terbesar di Indonesia, maka umat Islam lah yang paling terkena dan paling menderita akibat ambruknya ekonomi Indonesia tersebut. Oleh karena sebagian besar penduduk Indonesia adalah umat Islam, maka kebangkitan ekonomi umat Islam di Indonesia dapat dikatakan sebagai kebangkitan perekonomian Indonesia. Umat Islam dalam usaha mengembangkan ekonomi, telah diperintahkan oleh Allah agar berusaha atau berikhtiar sekuat tenaga dan semaksimal mungkin dengan mengerahkan segala fasilitas dan potensi yang ada dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan hidup menjadi lebih layak dan sejajar dengan orang-orang yang hidupnya berkecukupan. Hal ini karena Allah tidak akan merubah nasib seseorang atau suatu kaum tanpa adanya upaya orang atau kaum tersebut untuk merubah nasib mereka sendiri, sebagaimana diFirmankan Allah SWT dalam Al Qur’an yang artinya sebagai berikut : “Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan (nasib) suatu kaum, sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan (malapeteka) terhadap sesuatu kaum, maka tidak akan ada yang dapat merubahnya dan sekali-kali tidak ada perlindungan bagi mereka selain Dia (Allah).” (Q.S Ar Ra’du ayat 11). “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah dan berdzikirlah pada Allah sebanyak- banyaknya supaya engkau beruntung.” (Q.S Al Jum’ah ayat 10). dan juga didukung oleh sabda Rosulullah SAW yang artinya, “ Berusahalah untuk kehidupan duniamu, seolah-olah engkau akan hidup abadi (selama-lamanya) dan berbuatlah untuk akhiraatmu, seolah-olah engkau akan mati esok.”Sebagai cikal-bakal munculnya lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia adalah berdirinya Bank Syariah yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia. Pendirian tersebut berawal dari workshop yang diadakan MUI pada tahun 1990 membahas bunga bank. Workshop inilah yang menjadi momentum penting dari pendirian bank syariah di Indonesia, karena dalam salah satu keputusannya dengan jelas merekomendasikan pendirian bank syariah untuk melayani masyarakat yang meyakini bunga bank identik dengan riba, dan oleh karenanya haram. Ide ini terus bergulir dan dengan perjuangan panjang akhirnya pada 1 November 1991 Bank Muamalat Indonesia didirikan dengan kerjasama Ikatan Cendikiawan Muslim (ICMI) dan MUI (Adiwarman A Karim, www.kesultananfansur.com, 2007). Pada tahun 1999 MUI mengeluarkan Surat Keputusan No.754/MUI/II/1999 tentang Dewan Syariah Nasional (DSN) yang bertugas membawahi seluruh Dewan Pengawas Syariah (DPS) / Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia. Fungsi utama dari DSN adalah menggali, mengkaji dan merumuskan nilai dan prinsip hukum Islam (syariah) untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan LKS sehingga ada keseragaman fatwa, serta mengawasi implementasinya. Keluarnya Fatwa MUI tentang Dewan Syariah Nasional tersebut semakin menguatkan struktur kelembagaan bank syariah sehingga turut mendorong pertumbuhan bank syariah yang ikut berpengaruh munculnya lembaga-lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah, diantaranya adalah Asuransi Syariah, Transaksi Foreign Exchange Syariah dan Perdagangan Bursa Saham Syariah, Pegadaian Syariah, Bank Perkreditan Syariah (BPRS), serta Koperasi Syariah yang lebih dikenal dengan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). Prospek perkembangan Lembaga-lembaga Keuangan Syariah tersebut didukung oleh beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut (Agus Siswanto, 2006: 9): 1. Keluarnya Fatwa bunga haram dari MUI yang di release tanggal 16 Desember 2003.2. Meningkatnya kesadaran umat Islam untuk melakukan praktek berekonomi secara syariah. Sebagai indikatornya adalah pesatnya pertumbuhan Bank Syariah, Asuransi Syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. 3. Penduduk Indonesia yang mayoritas muslim, memberi peluang pasar yang potensial untuk produk-produk berbasis syariah. 4. Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin baik sehingga perkembangan ilmu ekonomi syariah juga semakin baik. 5. Kondisi ekonomi global yang dilanda krisis, menjadikan ekonomi syariah sebagai sistem alternatif penyelesaiannya. 6. Institusi bisnis syariah yang telah terbukti mempunyai daya tahan tinggi terhadap krisis, dan menerapkan prinsip adil. Menurut data Bapenas tahun 2005 terdapat sekitar 40 juta usaha mikro yang tersebar di seluruh penjuru nusantara. Sementara itu keberadaan lembaga keuangan yang mampu menjangkau dan melayani para pengusaha mikro ini sangat terbatas. Selain itu sektor usaha mikro dewasa ini tengah mendapatkan perhatian dunia internasional, bahkan tahun 2005 dicanangkan sebagai tahun internasional pembiayaan mikro oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (www.luqmannomic.wordpress.com, 2007). Keberadaan BMT yang siap memberikan pinjaman modal tanpa agunan, dengan prosedur administrasi yang mudah, rendah biaya transaksi, dan yang tak kalah penting bebas bunga akan menjadi daya tarik bagi pengusaha mikro untuk beralih dari lembaga keuangan informal semacam rentenir kepada lembaga keuangan yang lebih aman, halal dan syar’i yaitu BMT. Hal ini merupakan peluang besar bagi BMT sebagai sebuah lembaga keuangan mikro syariah untuk berkembang dan mendapat dukungan dari pemerintah, baik dukungan dari segi modal, legalitas, pengawasan maupun infrastruktur. Disampaikan ketua Pusat Inkubasi Usaha Kecil PINBUK M. Amin Aziz dalam seminar ekonomi Islam di auditorium UNS pada tanggal 24 Maret 2007 bahwa pertumbuhan BMT cukup baik meskipun ada beberapa hambatan yangdialami oleh BMT, salah satu diantaranya adalah belum kuatnya dukungan Pemerintah dari segi regulasi. Data dari Asosiasi BMT se-Indonesia (ASBINDO) pada tahun 2005 terdapat sekitar 3000 BMT, dari jumlah tersebut sekitar 1300 sudah berbadan hukum Koperasi sedangkan sisanya masih berupa Lembaga Swadaya Masyarakat. Pada tahun 2010 ditargetkan tercapai 10.000 BMT (M. Amin Aziz, 2007). Pada tahun 2004 Menteri Koperasi dan UKM mengeluarkan Surat Keputusan No. 91/KEP/M.KUM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Dalam SK ini mengatur bahwa Dewan Pengawas merupakan salah satu syarat koperasi jasa keuangan syariah. Sebagaimana tugas DPS dalam perbankan, tugas DPS Koperasi jasa syariah juga untuk menjaga kepatuhan koperasi terhadap prinsip syariah di samping menerjemahkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) sebelum bisa diterapkan. KepMen tersebut ternyata belum juga mampu mengatasi permasalahan hukum BMT. Hal ini karena bagi BMT yang belum berbadan hukum ada kemungkinan tidak ada DPSnya, sebab belum ada payung hukum yang dapat mengikat BMT yang tidak berbadan hukum koperasi harus memiliki DPS, sehingga bisa mengkibatkan lemahnya pengawasan aspek syariah yang seharusnya diterapkan dan dipatuhi. Permasalahan lainnya, meski sama-sama menjalankan fungsi intermediasi dan masa pertumbuhan yang berbarengan, namun produk yang ditawarkan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) lebih inovatif dan variatif dibanding bank syariah. Sebagian besar pengembangan produk BMT belum tersentuh fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Direktur Karim Business Consulting, Adiwarman A Karim, mengomentari 12 akad transaksi yang diajukan pengurus BMT kepada DSN. ''Saya yang pernah kerja di bank syariah saja belum pernah berfikir ada produk seperti arisan. Bagaimana mungkin orang bank bisa memikirkannya,'' kata Adi pada pelatihan pusat inkubasi usaha kecil (Pinbuk), Kamis (13/10/2006). Adiwarman menyayangkan DSN belum memberikan kontribusi dalampengembangan BMT. DSN MUI, menurut dia, lebih banyak mengawal perbankan dan asuransi syariah (www.pkes.org, 2006). M. Burhan, pengurus BMT Safinah di Klaten, mengakui inovasi produk pembiayaan BMT muncul dari keterbatasan. BMT tak punya referensi akad DSN MUI. Sementara akad yang ada di perbankan syariah amat terbatas untuk bisa dipraktikkan di BMT. Ia juga mengakui BMT belum dikawal Dewan Pengawas syariah (DPS) yang mumpuni. ''Banyak

    Item Type: Thesis (Masters)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: neno sulistiyawan
    Date Deposited: 27 Jul 2013 19:12
    Last Modified: 27 Jul 2013 19:12
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/9817

    Actions (login required)

    View Item