IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA SURAKARTA

Putra, Nanang (2009) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA SURAKARTA. PhD thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (2353Kb)

    Abstract

    Nanang Thomas Putra, S240906005, 2006. Implementasi Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta. Tesis : MAP Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di kota Surakarta, mengetahui proses implementasi kebijakan, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan, dan memberikan rekomendasi agar implementasi kebijakan berjalan sebagaimana mestinya. Jenis penelitian ini diskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, yang mengambil lokasi di kota Surakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (Indepth interview), pengamatan (observasi), dan studi dokumentasi (documentary). Validasi data yang digunakan adalah tringulasi sumber data, serta analisis data dengan menggunakan model analisis interaktif. Berdasarkan dari hasil penelitian maka program implementasi kebijakan penataan dan pembinaan PKL di kota Surakarta telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1995. Penertiban dan pembinaan masih mengedepankan persuasif tanpa memberikan sanksi yang tegas kepada PKL, sehingga masih ada PKL yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, sementara penarikan restribusi tetap berjalan terus sehingga hal ini menimbulkan persepsi PKL bahwa dengan ditariknya restribusi secara rutin, mereka menganggap keberadaannya sudah diakui oleh pemerintahatau menganggap usahanya legal. Di dalam implementasi kebijakan penataandan pembinaan pedagang kaki lima ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan adalah koordinasi, Sikap, yang dimaksud adalah sikap kelompok sasaran dan sikap agen pelaksana, kondisi ekonomi dan Sumber daya. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi PKL antara lain, relokasi, pemindahan PKL yang berjualan di tempat-tempat yang dilarang ke shelter-shelter atau pasar-pasar tradisional yang telah di sediakan, dan memberikan bantuan berupa gerobak dorong kepada PKL. Saran dari penelitian ini adalah dalam upaya untuk mengatasi pertumbuhan PKL, maka diperlukan langkah-langkah untuk mengatisipasi sedini mungkin dengan cara tindakan yang tegas terhadap PKL yang melangggar peraturan dan diberikan sanksi. Sikap agen pelaksana yang sangat mendukung program ini, seharusnya diimbangi dengan dukungan dari PKL, aspirasi yang memungkinkan untuk dipenuhi hendaknya diperhatikan sehingga PKL akan memberikan dukungan penuh terhadap program.Dalam upaya untuk lebih menyadarkan tentang pemahaman terhadap peraturan daerah, pemerintah diharapkan terus melakukan sosialisasi secara intesif kepada PKL se

    Item Type: Thesis (PhD)
    Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
    Divisions: Pasca Sarjana > Magister > Magister Administrasi Publik
    Depositing User: neno sulistiyawan
    Date Deposited: 25 Jul 2013 12:17
    Last Modified: 25 Jul 2013 12:17
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/9113

    Actions (login required)

    View Item