IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DAN PROBLEMATIKANYA TERHADAP SISTEM PENGGAJIAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN BOYOLALI

Ratih Kumalasari, Annisa (2010) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DAN PROBLEMATIKANYA TERHADAP SISTEM PENGGAJIAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN BOYOLALI. Other thesis, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

[img] PDF - Published Version
Download (396Kb)

    Abstract

    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa dan problematikanya terhadap sistem penggajian kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Boyolali dan solusinya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian adalah 6 (enam) desa di Kabupaten Boyolali yang dibedakan berdasarkan tingkat perekonomiannya, yakni untuk Level Tinggi di Desa Catur dan Desa Ngesrep; untuk Level Medium di Desa Tempursari dan Desa Sindon; untuk Level Rendah di Desa Demangan, dan Desa Sobokerto. Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan ialah penelitian lapangan melalui wawancara dan penelitian kepustakaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik Stratified Random Sampling. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan model interaktif. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sudah dilaksanakan dengan baik di Kabupaten Boyolali. Hal ini terlihat dari implementasinya yang masih berjalan tertib hingga saat ini di 6 (enam) desa pada 3 (tiga) level berbeda. Problematika yang terjadi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 bersifat teknis dan yuridis. Problematika yuridis terjadi karena disharmonisasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 dan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2006 dengan Surat Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/1303/SJ. Solusi untuk mengatasi problematika ini adalah dengan melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006. Problematika teknis terjadi karena mayoritas Kepala Desa menolak mengembalikan tanah bengkok pada saat sebelum peraturan daerah ini diberlakukan dan permasalahan teknis lainnya terjadi pada desa Level Medium dan Level Rendah dimana Kepala Desa dan Perangkat Desanya tidak dapat menerima semua jenis tunjangan yang seharusnya mereka terima. Solusi pemecahan masalah ini adalah dengan melaksanakan ketentuan dalam Surat Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/1303/SJ.

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum
    Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: rangga darmajati
    Date Deposited: 25 Jul 2013 06:53
    Last Modified: 25 Jul 2013 06:53
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/9070

    Actions (login required)

    View Item