Implementasi Pasal 139 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Sragen.

Hananto, Wahyudo Tora (2009) Implementasi Pasal 139 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Sragen. PhD thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (663Kb)

    Abstract

    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mencari faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi serta langkah-langkah yang ditempuh untuk mengatasi kendala dalam mengimplementasikan ketentuan pasal 139 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai partisipasi masyarakat dalam penyusunan rancangan peraturan daerah di Kabupaten Sragen. Penelitian ini termasuk penelitian hukum sosiologis (empiris) atau non doktrinal, dengan mendasarkan pada konsep hukum yang ke-5 dimana hukum dikonsepsikan sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagai tampak dalam interaksi mereka. Bentuk penelitian yang digunakan adalah diagnostik evaluatif, karena merupakan kajian yang bersifat analitis. Analisis datanya menggunakan analisis kualitatif, karena merupakan penelitian sosial yang berpusat pada prosedur dan pelaksanaan sebuah kebijakan publik sehingga ukurannya harus normatif. Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan pembahasan dengan menggunakan teori bekerjanya hukum, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 139 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 belum dapat diimplementasikan di Kabupaten Sragen, disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut : (1) Struktur Hukum (legal structure) yaitu masih kuatnya peranan masing-masing perangkat daerah yang berkepentingan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah; (2) Substansi Hukum (legal substance) yaitu belum adanya aturan pelaksana berupa peraturan daerah yang mengatur secara jelas mengenai peran dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam penyusunan rancangan peraturan daerah; (3) Budaya Hukum (legal culture) yaitu rasa enggan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam penyusunan rancangan peraturan daerah. Berangkat dari masalah yang timbul di Kabupaten Sragen, maka diperlukan adanya kebijakan pemerintah daerah yang mengatur partisipasi masyarakat dalam rangka penyusunan rancangan peraturan daerah. Penelitian ini menyarankan adanya peraturan daerah yang secara jelas mengatur partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah dan meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi melalui melalui dengar pendapat (public hearing) antara masyarakat, eksekutif dan legislatif.

    Item Type: Thesis (PhD)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Pasca Sarjana > Magister > Ilmu Hukum - S2
    Depositing User: neno sulistiyawan
    Date Deposited: 25 Jul 2013 00:06
    Last Modified: 25 Jul 2013 00:06
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/8994

    Actions (login required)

    View Item