Problematika Normatif Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai Upaya Hukum untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Isharyanto, (2017) Problematika Normatif Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai Upaya Hukum untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Republika.

[img] PDF - Published Version
Download (123Kb)

    Abstract

    Dewasa ini dunia sedanga memasuki era penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut Karel Vasak sebagaimana dikutip oleh Mahsyur Efendi (1980:28-29), ada 3 (tiga) cara utama sebagai politik hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berkaitan dengan persoalan HAM. Pertama, mengumandangkan Deklarasi Semesta HAM (1948) sebagai pedoman primer untuk kemajuan umat manusia dan semua Negara. Kedua, membentuk sejumlah traktat atau perjanjian internasional di bidang HAM yang mengikat Negara-negara. Ketiga, menciptakan sebuah badan pengawasan yang mengadakan pengamatan terhadap pelaksanaan traktat atau perjanjian internasional tersebut. Isu penegakan HAM menjadi mengemuka karena realitas menunujukkan bahwa konsentrasi Negara terhadap korban pelanggaran HAM sangat sedikit bahkan ada kalanya justru mengarah pada upaya viktimisasi (Slamet Titon Kurnia, 2006: 22)

    Item Type: Article
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: mr admin 007
    Date Deposited: 27 May 2013 20:38
    Last Modified: 06 Feb 2017 10:49
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/898

    Actions (login required)

    View Item