ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL SEBAGAI KOMPONEN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM OTONOMI DAERAH KOTA SURAKARTA

Mustikoarto, Yosafat (2009) ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL SEBAGAI KOMPONEN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM OTONOMI DAERAH KOTA SURAKARTA. Other thesis, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

[img] PDF - Published Version
Download (134Kb)

    Abstract

    Dalam perkembangannya, otonomi daerah memberikan kewenangan yang sebesar-besarnya terhadap pemerintahan daerah guna menjalankan urusan “rumah tangganya” sendiri tanpa ada lagi intervensi dari pemerintah pusat. Rumah tangga yang dimaksud adalah segala bentuk urusan baik itu 4 bersifat administratif maupun substantif dari pemerintahan itu sendiri. Hal tersebut dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dalam rangka memperkokoh pelaksanaan otonomi daerah dimana perlu dilakukan langkah-langkah penguatan urusan, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas kinerja kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta informasi manajemen yang akurat dan praktis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Segala bentuk rumusan kebijakan otonomi daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, perlu menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta akuntabilitas untuk lebih memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam penataan kelembagaan perangkat daerah agar kelembagaan tersebut efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan harus memperhatikan: 1. Urusan wajib dan pilihan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah; 2. Karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah; 3. Kemampuan keuangan daerah; 4. Ketersediaan sumberdaya aparatur; 5. Pengembangan pola kerjasama antar daerah atau dengan pihak ketiga. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dalam rangka pengembangan otonomi daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu meninjau kelembagaan perangkat daerah khususnya pembentukan Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Kota Surakarta. Hal ini dimaksudkan untuk 5 efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu aspek dalam otonomi daerah adalah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk merancang dan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dalam APBD tersebut terdapat komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu komponen PAD tersebut berupa penerimaan dalam sektor pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Pajak Hotel merupakan pajak daerah dimana penerimaan dari sektor pajak ini cukup material untuk menunjang PAD Kota Surakarta. Hal ini dikarenakan banyak hotel berbintang yang terdapat pada wilayah Kota Surakarta. Hotel-hotel tersebut secara tidak langsung memberikan bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan, bentuk dari apresiasi tersebut adalah pemenuhan kewajiban perpajakan daerah. Merupakan suatu mutualisme apabila wajib pajak hotel memenuhi kewajiban perpajakannya, hal ini dikarenakan penerimaan pajak tersebut nantinya sebagian akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang peningkatan potensi-potensi penerimaan hotel itu sendiri walaupun hotel tidak akan menerima kontraprestasi secara langsung dari pembayaran pajak. Hal tersebut merupakan fungsi budgetair dari pajak yaitu sebagai 6 sumber dana pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran- pengeluarannya dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah. Suatu bentuk analisis dan evaluasi sangat diperlukan untuk menilai kinerja dan efektifitas serta efisiensi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh suatu lembaga dalam hal ini DPPKA Kota Surakarta guna dijadikan dasar dari langkah-langkah pengambilan keputusan dalam rangka meningkatkan potensi- potensi penerimaan dari sektor pajak hotel. Target penerimaan pajak hotel dapat menjadi acuan dalam menilai kinerja jika dianalogkan dengan realisasi yang terjadi. Analisis tersebut juga dapat sebagai acuan untuk menilai tingkat kepatuhan Wajib Pajak Hotel terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan daerah. Berdasarkan uraian diatas mendorong peneliti untuk melakukan suatu studi kasus yang berjudul ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL SEBAGAI KOMPONEN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM OTONOMI DAERAH KOTA SURAKARTA.

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
    Divisions: Fakultas Ekonomi > D3 - Akuntansi Perpajakan
    Depositing User: Ahmad Santoso
    Date Deposited: 23 Jul 2013 22:13
    Last Modified: 23 Jul 2013 22:13
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/8657

    Actions (login required)

    View Item