PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN

PAMUNGKAS, AGUNG WAHYU (2010) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (490Kb)

    Abstract

    Agung Wahyu Pamungkas, 2010. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN (Suatu Kajian Viktimologis) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis melakukan kajian dan menjawab permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan dan bentuk serta pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban tersebut. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Data penelitian ini meliputi data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai pendukung data primer. Lokasi penelitian di Lembaga Solidaritas Perempuan Untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (SPEK-HAM). Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara dengan pembimbing penelitian di SPEK-HAM dan para pendamping korban tindak pidana perkosaan, serta studi kepustakaan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal penelitian, dan buku-buku yang terkait dengan masalah tersebut. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif model interaktif. Para penegak hukum menggunakan KUHP sebagai acuan dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perkosaan. Akan tetapi, KUHP hanya memuat ketentuan yang berlaku bagi pelaku saja, tidak memuat ketentuan yang berlaku bagi korban perkosaaan, sehingga perlu adanya aturan khusus yang mencakup keduanya, baik pelaku maupun korban. Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban perkosaan tidak diatur di dalam KUHP, tetapi di dalam Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah diatur tentang perlindungannya secara terperinci, begitu pula dengan penjatuhan pidana terhadap pelakunya. Bagi korban yang sudah dewasa, walaupun KUHP telah mengatur tentang tindak pidananya, tetapi ketentuan-ketentuan yang ada belum melindungi korban perkosaan itu sendiri. Ketentuan perlindungan terhadap korban perkosaan yang sudah dewasa dapat dijumpai di dalam Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Di dalam undang-undang tersebut telah diatur perlindungan terhadap perkosaan di dalam lingkup rumah tangga (marital rape). Selain undang-undang di atas, perlu juga melihat Undang-undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Rancangan Undang-undang KUHP Tahun2008 yang diharapkan dapat mengatur lebih jauh tentang perlindungan korban perkosaan. Dari hasil penelitian, diperoleh data mengenai pelaksanaan dari perlindungan korban perkosaan. SPEK-HAM merupakan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terlibatlangsung di dalam perlindungan tersebut. Adanya bantuan konseling dan pendampingan yang dilakukan terhadap korban perkosaan sangat berguna dalam memulihkan derita fisik maupun psikologi dari korban. Pelayanan yang diberikan, baik layanan medis, psikologis, danpendampingan hukum sangat dibutuhkan korban, agar tetap tegar dalam menjalani kehidupannya. Dampak yang dialami korban perkosaan adalah dampak secara fisik, psikologis dan seksual, bahkan dapat berdampak secara ekonomi.

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum
    Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Users 844 not found.
    Date Deposited: 23 Jul 2013 04:00
    Last Modified: 23 Jul 2013 04:00
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/8401

    Actions (login required)

    View Item