Pertimbangan hakim dalam pemberian izin poligami menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan di pengadilan agama Wonogiri (studi kasus perkara nomor 515 / pdt.g / 2000 / pa.wng)

Mulyaningsih, Ekawati (2010) Pertimbangan hakim dalam pemberian izin poligami menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan di pengadilan agama Wonogiri (studi kasus perkara nomor 515 / pdt.g / 2000 / pa.wng). Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (215Kb)

    Abstract

    Praktek poligami yang terjadi di tengah-tengah masyarakat termasuk di Pengadilan Agama Wonogiri disebabkan atau dengan alasan yang beragam. Salah satu diantaranya kasus poligami dengan perkara nomor : 515/ Pdt.G/ 2000/ PA.Wng antara TKJ bin JKR sebagai Pemohon Poligami, STN binti JPWsebagai Termohon (Istri Pemohon), PHN binti LHNsebagai Calon Istri kedua Pemohon. Perkara tersebut yang menjadi latar belakang masalahnnya adalah, di satu sisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menganut asas monogami yang berarti seorang suami hanya boleh memiliki seorang istri, poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan yang sifatnnya mendesak. Di sisi lain prinsip Hukum Islam lebih terbuka terhadap poligami, kecuali bila dikhawatirkan seorang suami tidak dapat berlaku adil maka ia hanya diperbolehkan memiliki seorang istri saja. Pada kenyataannya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat penyebab poligami lebih luas dan beragam, sebagaimana contoh kasus di Pengadilan Agama Wonogiri. Seorang suami dikabulkan untuk poligami, padahal istri masih dapat melaksanakan kewajibannya denganbaik, tidak mendapat cacat atau penyakit dan isteri dapat melahirkan keturunan. Menurut asas yang dianut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan permohonan poligami tersebut harus ditolak, sedangkan apabila ditolak dampaknya akan lebih buruk lagi yaitu pertama akan melanggenggkan perzinahan (kumpul kebo) antara suami dengan calon istrinnya, yang kedua bayi yang akan dilahirkan tidak memiliki ayah yang sah secara hukum.

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum
    Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Andika Setiawan
    Date Deposited: 22 Jul 2013 22:02
    Last Modified: 22 Jul 2013 22:02
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/8255

    Actions (login required)

    View Item