KEBIJAKAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM PEMBANGUNAN JALAN LINTAS SELATAN PULAU JAWA DI KABUPATEN WONOGIRI

Purwanto, Dwi Agus (2008) KEBIJAKAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM PEMBANGUNAN JALAN LINTAS SELATAN PULAU JAWA DI KABUPATEN WONOGIRI. PhD thesis, Universitas Sebelas Maret .

[img] PDF - Published Version
Download (508Kb)

    Abstract

    Dwi Agus Purwanto, S 310207005. 2008. “Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Pembangunan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa di Kabupaten Wonogiri”. Tesis : Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana formulasi kebijakan pengadaan tanahnya, untuk mengetahui apakah implementasinya sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa di Kabupaten Wonogiri serta mencari penyelesaian masalahnya. Penelitian ini termasuk penelitian hukum nondoktrinal karena dalam penelitian ini hukum dikonsepkan sebagai manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan datanya dilakukan dengan observasi, wawancara dan penelusuran bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan menggunakan model analisis mengalir (flow model analysis) maupun analisis interaktif (interactive model of analysis). Model analisis mengalir adalah melakukan analisis dengan menjalin secara pararel ketiga komponen analisis yaitu reduksi data, penyajian data dan penerikankesimpulan serta verifikasi secara terpadu baik sebelum, pada waktu maupun sesudah mengumpulkan data. Sedangkan model analisis interaktif berarti menjadikan aktivitas ketiga komponen analisis itu berbentuk interaksi dengan proses pengumpulan data sebagai proses siklus. Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Pembangunan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa merupakan program pemerintah dalam upaya mensejajarkan pembangunan Pulau Jawa Bagian Selatan yang cenderung lebih lamban daripada Pulau Jawa Bagian Utara. Perumusan kebijakannya menganut model yang dikenal dengan “Policy as institutional activity”, yang pada dasarnya memandang kebijakan publik sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan lembaga pemerintah. Formulasi Kebijakan bersifat topdown sebagaimana kebijakan ini ditetapkan, disyahkan dan dilaksanakan serta dipaksakan berlakunya oleh lembaga pemerintah. Implementasi Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Pembangunan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa di Kabupaten Wonogiri sudah berjalan sesuai dengan Keppres No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang telah diganti dengan Perpres No. 36 Tahun 2005 dengan perubahanya dalam Perpres No. 65 Tahun 2006 dan Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 sebagai peraturan pelaksanaannya, akan tetapi dalam pelaksanaanya masih menemui beberapa kendala diantaranya faktor komunikasi yang kurang efektif, faktor budaya masyarakat yang tidak sejalan dengan pembangunan dan adanya faktor luar dari kelompok tertentu yang ingin mengambil keuntungan dari pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa di Kabupaten Wonogiri.

    Item Type: Thesis (PhD)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    K Law > KZ Law of Nations
    Divisions: Pasca Sarjana > Magister > Ilmu Hukum - S2
    Depositing User: neno sulistiyawan
    Date Deposited: 22 Jul 2013 21:52
    Last Modified: 22 Jul 2013 21:52
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/8231

    Actions (login required)

    View Item