PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK JALAN LINGKAR KOTA OLEH PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

Adhie, Citraningtyas Wahyu (2010) PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK JALAN LINGKAR KOTA OLEH PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (4054Kb)

    Abstract

    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengadaan tanah untuk pembangungan Jalan Lingkar Kota oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dalam prosedur pelaksanaannya yang bertahap mulai dari perencanaan penetapan lokasi sampai dengan tercapainya kesepakatan mengenai ganti rugi atas tanah, bangunan, tanaman serta benda lain yang ada di atasnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative bersifat preskriptif, menemukan hukum in concreto sesuai atau tidaknya prosedur pengadaan tanah dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan wawancara dengan pejabat panitia pengadaan tanah Kabupaten Wonogiri untuk klarifikasi atas data yang diperoleh. Analisis data yang dilakukan dengan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan tanah (premis mayor) dijadikan acuan hukum untuk menilai kebenaran proses pengadaan tanah untuk Jalan Lingkar Kota Kabupaten Wonogiri (premis minor). Untuk memperoleh jawaban atas kesesuaian prosedur pengadaan tanah, digunakan silogisme deduksi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, Kesatu, alasan prosedur pengadaan tanah untuk Jalan Lingkar Kota Kabupaten Wonogiri tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu anggota Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Wonogiri tidak sesuai dengan susunan yang seharusnya seperti tercantum dalam peraturan perundang-undangan, maka hal ini dikhawatirkan dapat merugikan pemilik tanah karena harga tanah ditentukan oleh pihak yang memerlukan tanah sehingga harga cenderung di bawah pasaran normal. Kedua, antara pihak pemilik tanah dan instansi yang membutuhkan tanah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Wonogiri dapat mencapai kesepakatan mengenai ganti kerugian atas tanah, bangunan, tanaman, atupun benda lain uang ada di atasnya. Kata kunci : Prosedur, pengadaan tanah, kepentingan umum

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Users 845 not found.
    Date Deposited: 22 Jul 2013 21:18
    Last Modified: 22 Jul 2013 21:18
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/8214

    Actions (login required)

    View Item