KINERJA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (KPPT) DALAM PENERBITAN SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KOTA SURAKARTA

Sunaryani, Ika (2010) KINERJA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (KPPT) DALAM PENERBITAN SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KOTA SURAKARTA. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (1397Kb)

    Abstract

    Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. (http://www.wikipedia.com). Organisasi ini mempuyai fungsi-fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang harus dilakukan, fungsi-fungsi itu antara lain, fungsi pelayanan (service function), fungsi pengaturan (regulation function), dan fungsi pemberdayaan (empowering function) diformulasikan dalam kebijakan publik, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dimanapun, administrasi publik akan memainkan sejumlah peran penting, diantaranya dalam merumuskan kebijakan-kebijakan/kegiatan-kegiatan/program-program yang bertujuan untuk Negara, oleh pemerintah mulai dari pusat sampai desa, dan menyelenggarakan pelayanan publik guna mewujudkan salah satu tujuan utama dibentuknya Negara, yakni kebahagiaan bagi masyarakat. Dalam konteks Indonesia misalnya, tujuan dari dibentuknya pemerintahan sebagaimana tertuang dalam pembentukan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 diantaranya adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Perjalanan penyelenggaraan administrasi publik yang demikian, telah mengalami berbagai macam perkembangan, dimulai pada masa sebelum lahirnya konsep Negara Bangsa hingga lahirnya ilmu modern dari Administrasi Publik yang hingga saat ini telah mengalami beberapa kali pergeseran paradigma. Dalam perkembangan Ilmu Administrasi Publik (Negara), maka Denhart (2003) memetakan ke dalam tiga aliran (periode), yaitu The Old Public Administration, New Public Management, dan New Public Service. (Priyo Sudibyo, 2007 : 59). Paradigma The Old Public Administration menempatkan warga masyarakat sebagai clients, dimana posisi client lebih bersifat powerless, sehingga berada pada pihak yang harus “nurut” terhadap perlakuan pelayanan yang diberikan oleh birokrat. Pada paradigma berikutnya, The New Public Management (NPM), paradigma ini meletakkan mekanisme pasar sebagai pedoman dalam pelayanan publik, yaitu menempatkan masyarakat sebagai customers dimana kualitas pelayanan publik sangat ditentukan oleh kemampuan ekonomi customers. Pada era ini konsep kewirausahaan birokrasi mewarnai pelayanan publik di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia (Priyo Sudibyo, 2007:60). Paradigma terakhir yakni The New Public Service (NPS), menempatkan masyarakat sebagai citizens yang memiliki hak-haknya untuk mendapatkan pelayanan publik yang memadai dari birokrasi publik. Dalam konteks ini paradigma, birokrasi publik dituntut untuk mengubah paradigma government ke governance. J. V. Denhart dan R. B. Denhart (2003), keduanya menyarankan untuk meninggalkan prinsip administrasi klasik dan New Public Management, beralih ke prinsip New Public Service, karena menurut mereka prinsip New Public Service lebih berpihak pada kepentingan publik.

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
    J Political Science > JA Political science (General)
    Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
    Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Administrasi Negara
    Depositing User: Andika Setiawan
    Date Deposited: 22 Jul 2013 17:21
    Last Modified: 22 Jul 2013 17:21
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/7923

    Actions (login required)

    View Item