ANALISIS KONSTRUKSI HUKUM HAKIM DALAM PEMBUKTIAN SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN DALAM MEMUTUS PERKARA KORUPSI GRATIFIKASI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. No. 2067 K/Pid/2006)

KUSUMA , INDRA ADI (2010) ANALISIS KONSTRUKSI HUKUM HAKIM DALAM PEMBUKTIAN SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN DALAM MEMUTUS PERKARA KORUPSI GRATIFIKASI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. No. 2067 K/Pid/2006). Masters thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (389Kb)

    Abstract

    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas mengenai bagaimanakah konstruksi hukum hakim dalam pembuktian sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara korupsi gratifikasi Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif atau doktrinal dengan menggunakan jenis data sekunder. Dalam penelitian ini, tekhnik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data sekunder yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Selanjutnya data yang diperoleh kemudian dipelajari, diklasifikasikan, dan dianalisis lebih lanjut sesuai denga n tujuan dan permasalahan penelitian. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa alasan - alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan oleh karena Yudex Factie Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum namun tidak sebagaimana mestinya, yaitu dalam menafsirkan unsure dakwaan permufakatan jahat sebagaimana didakwakan Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam dakwaan Pertama alternatif Kedua yaitu Pas al 6 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Bahwa permufakatan jahat sebagai salah satu unsur dalam pasal 15 aquo harus dipahami secara utuh dan keseluruhan, dimana unsur perbuatan pidana yang dimaksudkan dalam permufakatan jahat disini sudah terpenuhi apabila permufakatan jahat tersebut dimaksudkan “untuk melakukan tindak pidana korupsi” (Dalam dakwaan ini, untuk memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.31 Tahun 1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001). Hal ini berarti bahwa tanpa harus melakukan tindak pidana korupsi, sebagai tindakan pelaksanaa n, cukup dengan sudah adanya kesepakatan bersama untuk melakukan tindak pidana korupsi, maka unsur ini sudah terpenuhi. Tindak pidana ini berbeda dengan “percobaan melakukan tindak pidana”, yang harus sudah ada tindakan pelaksanaan, namun perbuatannya tida k selesai bukan karena keinginannya sendiri. Bila hal inidihubungkan dengan perbuatan Terdakwa sesuai fakta -fakta dalam persidangan,maka unsur -unsurnya telah terpenuhi, sehingga perbuatan permufakatan jahat sebagaimana didakwakan telah terbukti.

    Item Type: Thesis (Masters)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum
    Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Na'imatur Rofiqoh
    Date Deposited: 22 Jul 2013 12:57
    Last Modified: 22 Jul 2013 12:57
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/7744

    Actions (login required)

    View Item