Studi Perbandingan Hukum Mengenai Perlindungan Saksi Berdasar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dengan Undcp Witness Protection Bill 2000

Yuwono, Cahyadi Kartika (2010) Studi Perbandingan Hukum Mengenai Perlindungan Saksi Berdasar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dengan Undcp Witness Protection Bill 2000. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (119Kb)

    Abstract

    CAHYADI KARTIKA YUWONO , E1106016. 2010 “STUDI PERBANDINGAN HUKUM MENGENAI PERLINDUNGAN SAKSI BERDASAR UNDANG- UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DENGAN UNDCP MODEL WITNESS PROTECTION BILL 2000”. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan, perbedaan, kelebihan dan kekurangan pengaturan mengenai perlindungan saksi berdasar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dengan UNDCP Model Witness Protection Bill 2000. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat diskriptif, dengan cara membandingkan antara dua sistem hukum yang berbeda pada suatu negara. Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan baik berupa buku-buku, dan dokumen, Tehnik analisa data yang digunakan penulis adalah tehnik analisa kualitatif dengan model interaktif (interactive model of analysis) yaitu dilakukan dengan cara interaksi, baik antara komponennya maupun dengan proses pengumpulan data dalam proses yang berbentuk siklus. Berdasarkan pembahasan dihasilkan 2 (dua) simpulan, yaitu pertama Persamaan subyek yang dilindungi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dan Witness Protection Bill 2000 sama-sama melindungi saksi sebagai subyek yang di lindungi oleh kedua undang-undang tersebut, persamaan hak saksi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan Witness Protection Bill 2000, persamaan kewajiban saksi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 kesamaan dalam hal program perlindungan saksi dengan Witness Protection Bill 2000 Pasal 11 ayat (1) Pasal 30 ayat (1). Adapun perbedaan kewajiban saksi dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 30 ayat (2) poin 1-3 mengatur tentang kesediaan saksi atau korban untuk korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan namun dalam Witness Protection Bill 2000 Pasal 11 ayat (3)–(5) mengatur tentang tidak berlakunya bagi pengungkapan atau komunikasi. Kedua, Kelebihan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 lembaga yang bertanggungjawab menangani pemberian perlindungan terhadap saksi/korban, hak-hak yang dapat diberikan kepada Saksi/Korban, mekanisme pemberian perlindungan terhadap saksi/korban. Kelemahan UNDCP Model Witness Protection Bill 2000 hanya mengatur saksi sebagai obyek yang dilindungi sedangkan korban dan saksi pelapor tidak dilindungi. Kelemahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 antara lain definisi saksi kurang memadai dan masih dibebani oleh konsep KUHAP sehingga menutup kemungkinan perlindungan terhadap whistleblower. Kata kunci : perbandingan hukum, perlindungan saksi

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum
    Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Budianto Erwin
    Date Deposited: 21 Jul 2013 19:04
    Last Modified: 21 Jul 2013 19:04
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/7541

    Actions (login required)

    View Item