ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 102/PUU-VII/2009 TENTANG PENGGUNAAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DAN PASPOR DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DIKAITKAN DENGAN PELAKSANAAN HAK ASASI MANUSIA

NUGRAHA, RAHMAT PERWIRA (2010) ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 102/PUU-VII/2009 TENTANG PENGGUNAAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DAN PASPOR DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DIKAITKAN DENGAN PELAKSANAAN HAK ASASI MANUSIA. Other thesis, Universitas Negeri Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (346Kb)

    Abstract

    Rahmat Perwira Nugraha, 2010. ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 102/PUU-VII/2009 TENTANG PENGGUNAAK KTP DAN PASPOR DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 6 BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN HAK ASASI MANUSIA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Tujuan dari Penulisan Hukum (Skripsi) ini adalah untuk menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 yang mengakomodir judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Latar belakang Penulisan Hukum ini adalah pelaksanaan hak politik warga negara yang terkandung sebagai Hak Asasi Manusia dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan pada tahun 2009. Pembatasanpembatasan terhadap pelaksanaan Hak Asasi Manusia adalah pencederaan terhadap Hak Asasi Manusia itu sendiri. Penelitian ini merupakan suatu penelitian normatif, dengan sifat penelitian deskriptif, pendekatan penelitian dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan analitis, jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, sumber data yang digunakan adalah sumber hukum sekunder, teknik pengumpulan data sekunder, dan teknik analia data secara deduktif. Dari hasil analisa yang telah dilakukan, ketentuan-ketentuan administratif dalam pelaksanaan Pemilu yang berlaku bagi calon pemilih tidak bisa menghalangi pelaksanaan hak politik warga negara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2009 karena hak politik warga negara tersebut telah terjamin dalam Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam Konstitusi, Undang-Undang, bahkan Konvensi Internasional sekalipun. Kata Kunci : hak politik warga negara, jaminan pelaksanaan Hak Asasi Manusia.

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Chrisstar Dini S
    Date Deposited: 21 Jul 2013 07:42
    Last Modified: 21 Jul 2013 07:42
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/7436

    Actions (login required)

    View Item