ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PENINJAUAN KEMBALI KORUPSI BLBI (STUDI PUTUSAN NOMOR 17 PK/PID/2007)

BUDIAWAN ARYADI, YUSUP (2010) ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PENINJAUAN KEMBALI KORUPSI BLBI (STUDI PUTUSAN NOMOR 17 PK/PID/2007). Masters thesis, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

[img] PDF - Published Version
Download (249Kb)

    Abstract

    YUSUP BUDIAWAN ARYADI, E.1106058, ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PENINJAUAN KEMBALI KORUPSI BLBI (STUDI PUTUSAN NOMOR 17 PK/PID/2007), Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian Hukum ini bertujuan Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara peninjauan kembali korupsi BLBI dalam putusan No. 17 PK/Pid/2007. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut : jenis penelitian normatif, metode penelitian kualitatif, pendekatan studi kasus, sifat penelitian preskriptif dan analisis jenis data yang digunakan adalah data sekunder, sumber data adalah sumber data sekunder yang masih relevan dengan permasalahan yaitu bahan hukum primer (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan putusan Mahkamah Agung Nomor 17 PK/Pid /2007), bahan hukum sekunder (buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, karya ilmiah, makalah, dan majalah), dan bahan hukum tersier (kamus dan internet). Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil simpulan, bentuk penemuan hukum yang dilakukan oleh pertimbangan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara peninjauan kembali korupsi BLBI dalam putusan No. 17 PK/Pid/2007 dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP bahwa peninjauan kembali adalah upaya hukum yang hanya diperuntukkan terpidana dan ahli warisnya dan dengan tidak adanya larangan Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan Peninjauan Kembali maka diartikan dapat mengajukan permohonan. Perbedaan penafsiran lain oleh hakim Mahkamah Agung dan berdasarkan yurisprudensi putusan sebelumnya adalah tidak sesuai dengan kepastian hukum di Indonesia. Kata kunci: peninjauan kembali, putusan, kepastian hukum.

    Item Type: Thesis (Masters)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: muhammad majaduddin
    Date Deposited: 20 Jul 2013 21:18
    Last Modified: 20 Jul 2013 21:18
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/7310

    Actions (login required)

    View Item