HUBUNGAN DAN PERAN SERTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DAN PEMERINTAH DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

DANI PUTRA, DIRGANTARA (2009) HUBUNGAN DAN PERAN SERTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DAN PEMERINTAH DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA. Masters thesis, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

[img] PDF - Published Version
Download (119Kb)

    Abstract

    Desa merupakan suatu wilayah diberi wewenang untuk mengatur wilayahnya sendiri. Desa merupakan suatu kenyataan yang masih hidup sebagai daerah tingkat bawahan berdasarkan hukum. Pemerintahan desa dilakukan atas dasar demokrasi yang berpangkal pada permufakatan dalam permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan (http://www.desa tamblang.blogspot.com/desa/index.php , 28 Mei 2009, pukul 20.00 WIB ) Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa dalam hal ini bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu, kepala desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan. Sebagai perwujudan demokrasi, di desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa. Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil penduduk desa yang dipilih dari dan oleh penduduk desa yang mempunyai fungsi mengayomi, adat istiadat, membuat peraturan desa dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk itu BPD dan kepala desa menetakan peraturan desa. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, kepala desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada bupati.

    Item Type: Thesis (Masters)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum
    Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: muhammad majaduddin
    Date Deposited: 20 Jul 2013 18:16
    Last Modified: 20 Jul 2013 18:16
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/7260

    Actions (login required)

    View Item