ANALISIS PENUTUPAN PERKARA DAN IMPLIKASI YURIDIS YANG DITIMBULKANNYA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MELIBATKAN MANTAN BUPATI MAGETAN DRS. SALEH MULJONO, MM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 191/Pid.b/2007/PN.Mgt DI PENGADILAN NEGERI MAGETAN)

ERVITASARI, LURISIANA (2011) ANALISIS PENUTUPAN PERKARA DAN IMPLIKASI YURIDIS YANG DITIMBULKANNYA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MELIBATKAN MANTAN BUPATI MAGETAN DRS. SALEH MULJONO, MM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 191/Pid.b/2007/PN.Mgt DI PENGADILAN NEGERI MAGETAN). Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (2163Kb)

    Abstract

    Penelitian guna penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penutupan perkara terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan mantan Bupati Magetan Drs. Saleh Muljono, MM dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan implikasi yuridis yang ditimbulkan sebagai akibat dari penutupan perkara tersebut. Metode penelitian guna penulisan hukum ini termasuk penelitian hukum empiris kualitatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dan data sekunder. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, dan teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis interaktif yang terdiri dari tiga komponen analisis yang dilakukan dengan cara interaksi, baik antara komponennya, maupun dengan proses pengumpulan data, dalam proses yang berbentuk siklus reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perkara korupsi yang melibatkan mantan Bupati Magetan, Drs. Saleh Muljono, MM di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung hingga dikeluarkannya Surat Ketetapan gugurnya wewenang mengeksekusi dalam perkara tersebut dikarenakan Terdakwa meninggal dunia, sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 77 KUHP yang menyatakan “Kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia”.Akan tetapi, apabila dengan dikeluarkannya Surat Ketetapan gugurnya wewenang mengeksekusi dalam perkara tersebut dikarenakan Terdakwa meninggal dunia setelah itu perkara itu ditutup dan tidak ada tidak lanjutnya, maka hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Implikasi yuridis yang ditimbulkan dalam perkara ini yaitu Jaksa Penuntut Umum harus segera memposisikan dirinya sebagai Jaksa Pengacara Negara untuk melakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum
    Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Dyah Pratiwi
    Date Deposited: 20 Jul 2013 06:46
    Last Modified: 20 Jul 2013 06:46
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/7159

    Actions (login required)

    View Item