PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TEMBUS (JALAN ALTERNATIF) KABUPATEN MAGETAN-KABUPATEN KARANGANYAR

NUGROHO, MARDIYAN HADI (2011) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TEMBUS (JALAN ALTERNATIF) KABUPATEN MAGETAN-KABUPATEN KARANGANYAR. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (455Kb)

    Abstract

    Mardiyan Hadi Nugroho, E1107178.2011. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM PENGADAAN TANAH UNTUKN PEMBANGUNAN JALAN TEMBUS (JALAN ALTERNATIF) KABUPATEN MAGETAN-KABUPATEN KARANGANYAR. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemegang hak atas tanah memperoleh perlindungan hukum dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tembus (Jalan Alternatif) Kabupaten Magetan-Kabupaten Karanganyar dari 2 (dua) peristiwa konkrit atau fakta hukum, yaitu tentang prosedur pengadaan tanah serta musyawarah bentuk dan besarnya ganti kerugian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, menentukan hukum in concreto ada tidaknya perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tembus (Jalan Alternatif) Kabupaten Magetan-Kabupaten Karanganyar. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan mencangkup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Kemudian data tersebut dimintakan penjelasan dan konfirmasi dari Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kabupaten Magetan, Kepala bagian Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magetan dan staff Badan Pertanahan Nasional Bagian Pengadaan Tanah. Analisis data yang yang dilaksanakan dengan interpretasi terhadap peristiwa konkrit (dalam permasalahan penelitian nomor 1 dan 2) untuk dijadikan peristiwa hukum (jawaban permasalahan nomor 1 dan 2). Untuk memperoleh jawaban atas permasalahan nomor 3, perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dalam Pengadaan Tanah, digunakan silogisme deduksi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, Kesatu, Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tembus (Jalan Alternatif) Kabupaten Magetan-Kabupaten Karanganyar sudah sesuai prosedur Keppres Nomor 55 tahun 1993, terbukti dengan adanya permohonan ijin pemabngunan, pembentukan panitia pengadaan tanah, panitia pengadaan tanah juga telah membentuk Tim Inventarisasi serta melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakan serta sosialisai yang di lakukan berkali-kali sampai terjadinya kesepakatan antara Panitia Pengadaan Tanah dengan masyarakat Pemegang Hak Atas Tanah. Kedua musyawarah bentuk dan besarnya ganti kerugian sudah terjadi kesepakatan, dengtan adanya Berita Acara Penyerahan Hak Atas Tanah Dan Pembayaran Ganti Rugi Nomor : 01/PLH/XII/2003 Dukuh Cemorosewu Desa Ngancar Kecamatan Plaosan, Nomor : 01/PLH/1/2004 untuk Dukuh Singolangu Kelurahan Sarangan Kecamatan Plaosan serta perhutani di tukar dengan tanah penganti. Ketiga, Pemegang hak atas tanah mendapatkan perlindungan hukum dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tembus (jalan alternatif) Kabupaten Magetan-Kabupaten Karanganyar

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Users 865 not found.
    Date Deposited: 18 Jul 2013 18:49
    Last Modified: 18 Jul 2013 18:49
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/6759

    Actions (login required)

    View Item