MANAJEMEN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA (BAPERMAS P3AKB) DALAM MENANGGULANGI ESKA (EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK) DI SURAKARTA

IRAWATI , (2010) MANAJEMEN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA (BAPERMAS P3AKB) DALAM MENANGGULANGI ESKA (EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK) DI SURAKARTA. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (1337Kb)

    Abstract

    Masa depan anak adalah hal yang penting dan harus dijaga oleh orang tua, masyarakat, dan pemerintah karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai pelaksanaan Konvensi PBB Hak Anak mengamanatkan agar Negara melindungi keberadaan dan terpenuhinya hak anak karena melihat bahwa anak merupakan potensi yang sangat penting, generasi penerus masa depan bangsa, penentu kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang akan menjadi pilar utama pembangunan nasional, sehingga perlu ditingkatkan kualitasnya dan mendapatkan perlindungan secara sungguh-sungguh dari semua elemen masyarakat. SDM yang berkualitas tidak dapat lahir secara alamiah, bila anak dibiarkan tumbuh dan berkembang tanpa perlindungan, maka mereka akan menjadi beban pembangunan karena akan menjadi generasi yang lemah, tidak produktif dan tidak kreatif, sedangkan jumlah mereka lebih dari sepertiga penduduk Indonesia. Namun dalam kenyataannya masih banyak ditemui berbagai bentuk eksploitasi maupun tindak kekerasan yang menimpa anak seperti perdagangan anak (child trafficking), penganiayaan dan penelantaran anak serta eksploitasi seksual yang sangat memprihatinkan dan sungguh merisaukan. Anak-anak yang dilacurkan (AYLA) atau anak korban eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) saat ini telah menggejala di kota-kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, juga kota-kota kecil seperti Yogyakarta, Semarang dan Surakarta. Masalah ini sungguh memprihatinkan karena korbannya adalah anak-anak dimana kalau dilihat dari sudut kematangan seksual belum dewasa. (http://www.suarakomunitas.net/?lang=id&rid=64&id=6636). Hal yang sama juga disampaikan oleh AKBP Sundari dari Bareskrim POLRI bahwa “anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental, maupun sosial karena kondisinya yang rentan dengan pengaruh masih tergantung sama orang lain dan masih butuh tumbuh kembang, maka dari itu anak sangat rentan terhadap tindak eksploitasi, kekerasan dan keterlantaran” (www.gugustugastrafficking.org). Anak-anak ini belum mengetahui resiko dari apa yang mereka lakukan (melakukan hubungan seks usia dini) sehingga kehamilan dini dan penularan PMS (Penyakit Menular Seksual) dengan seluruh permasalahan lainnya sampai mungkin terjadi pada mereka. Selain itu masalah pelacuran anak ini jelas akan mempengaruhi perkembangan pribadi dan masa depan mereka. Mengingat hal tersebut seharusnya pemerintah maupun semua elemen masyarakat dapat memberikan perlindungan yang sungguh- sungguh dalam rangka proses tumbuh-kembang anak. Dalam masyarakat istilah Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) mungkin belum banyak didengar atau belum dipahami dengan baik, walaupun sebenarnya kasus-kasus yang terkait dengan ESKA sudah banyak ditemui baik lewat media cetak ataupun media elektronik. ESKA sendiri adalah Eksploitasi Seksual Komersial Anak dimana didalamnya ada tiga bentuk yaitu pornografi, prostitusi/pelacuran, dan perdagangan anak untuk tujuan seksual. (Hasil wawancara dengan Yayasan Kakak dan terdapat juga dalam http://www.unicef.org/Indonesia/id/Factsheet_ CSEC_trafficking Indonesia_Bahasa Indonesia.pdf Akses tanggal 19 November 2009 Pukul 10:28 WIB). Berdasarkan data UNICEF, di Indonesia diperkirakan 30 persen pekerja seks komersial wanita berumur kurang dari 18 tahun. Bahkan ada beberapa yang masih berumur 10 tahun. Diperkirakan pula ada 40.000- 70.000 anak menjadi korban eksploitasi seks dan sekitar 100.000 anak diperdagangkan tiap tahun. Praktik perdagangan manusia ini dapat dipahami memiliki daya tarik tersendiri, karena ternyata menjanjikan keuntungan cukup fantastis yakni mencapai 32 milyar dolar AS atau sekitar Rp.288 trilyun lebih (www.kksp.or.id). Sementara itu, ILO juga memperkuat dengan menunjukkan data bahwa sekitar 7452 anak di kawasan Pulau Jawa seperti Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur melakukan aktifitas seksual komersial. (http://kakak.org/home.php? page=artikel&id=83 akses tanggal 11 Mei 2010 Pukul 11:25 WIB). Walaupun banyak sumber lain menyebutkan jumlah tersebut masih jauh dari realita. Menurut UNICEF, kota-kota di Indonesia belum memenuhi kriteria kepedulian dan keberpihakan kepada anak-anak, sehingga belum ada satu pun yang masuk daftar kota layak anak (Antara, 9 Februari 2010 dalam http://harianjoglosemar.com/berita/mewujudkan-kota-layak-anak- 12806.html Akses 04 Juli 2010 Pukul 18:08 WIB). Dengan melihat banyak kasus yang menjadikan anak sebagai korban eksploitasi baik secara seksual, fisik, psikis, maupun penelantaran, selain itu, ada juga kekerasan yang diakibatkan oleh kondisi sosial-ekonomi. Anak dianggap sebagai komoditas, tenaga kerja murah, diperdagangkan, dilacurkan, dan terjerat dalam sindikat pengedar narkoba, atau yang dipaksa berada di jalanan karena berbagai sebab. Ada pemahaman yang berbeda-beda di kalangan orangtua mengenai arti anak. Berdasarkan Laporan Indonesia Pelaksanaan Konvensi Hak Anak Periode I (1990-1992), II (1992-1997), III dan IV (1997-2007) pada sebagian orangtua memahami anak sebagai ‘amanah’ dan ‘titipan’ yang harus dilindungi dan dihargai. Sedangkan pada sebagian orangtua ‘anak’ sebagai ‘aset keluarga’ dan ‘anak harus mengerti orangtua’. ( Patilima, Hamid dalam www.ykai.net Akses tanggal 04 Juli 2010 Pukul 18:02 WIB). Pemahaman yang terakhir ini kadang-kadang menyebabkan anak menjadi korban perdagangan anak, eksploitasi ekonomi dan seksual, serta tumbuh dan berkembangnya terabaikan. Persoalan lain yang cukup dasar adalah kemiskinan yang menjadi satu-satunya kendala terbesar yang merintangi upaya memenuhi kebutuhan, melindungi dan menghormati hak anak. Anak-anak adalah warga yang paling terpukul oleh kemiskinan, karena kemiskinan itu sangat mendera mereka untuk tumbuh dan berkembang. Menurut Prof. Irwanto, PhD bahwa “Salah satu paradoks pembangunan manusia modern adalah diakuinya anak-anak sebagai masa depan kemanusiaan, tetapi sekaligus sebagai kelompok penduduk yang paling rentan karena sering diabaikan dan dikorbankan dalam proses pembangunan itu sendiri. Ketika ekonomi membaik dan pembangunan di segala bidang bergairah, kepentingan anak tidak menjadi prioritas. Akan tetapi, manakala ekonomi memburuk, konflik berkecamuk, kekacauan sosial berkembang di mana-mana, anak menjadi korban atau dijadikan tumbal untuk memenuhi kebutuhan orang dewasa”. (Patilima, Hamid dalam www.ykai.net Akses tanggal 04 Juli 2010 Pukul 18:02 WIB). Hal ini sungguh menjadikan anak sebagi pihak yang sangat tidak diuntungkan dimana perkembangan fisik, mental, maupun sosial anak menjadi terganggu serta terenggutnya hak-hak anak sebagai manusia. Menurut Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyaraat (PPK LPPM) Universitas Sebelas Maret (UNS) mengungkapkan bahwa kasus trafficking (perdagangan anak) dan eksploitasi seks komersial anak (ESKA) di kota Solo pada tahun 2008 sangat memprihatinkan, sebanyak 164 anak mulai usia 12-17 tahun dinyatakan sebagai korban perdagangan anak dan ESKA (Eksploitasi Seksual Komersial Anak), baik lokal maupun antar provinsi. (Radar Solo Online, 08 Oktober 2009). Selain itu, berdasarkan pada pengamatan dan catatan Yayasan Kakak khususnya pada kasus anak yang dilacurkan, mereka sangat beresiko tinggi menjadi korban perdagangan anak untuk tujuan seksual. Dari penjangkauan dan pendampingan yang dilakukan selama 3 tahun terakhir (periode 2005 – 2008) pada anak yang dilacurkan berjumlah 111 anak, ternyata 90% diantara mereka pernah ditawari dan dibujuk untuk mendapatkan pekerjaan yang berindikasi perdagangan anak untuk tujuan seksual. Dari hasil penelitian ESKA pada tahun 2007 yang dilakukan oleh Yayasan Kakak bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan berhasil menjangkau 38 anak. Dari 38 anak tersebut ditemukan bahwa 2 anak korban sudah menjadi korban traffiking dan 12 anak terindikasi menjadi korban traffiking untuk tujuan seksual. Kebanyakan anak-anak menjadi korban ESKA pada saat umur 14 – 16 tahun. Bila dilihat dari tingkat pendidikannya, mereka masih duduk di tingkat SMP dan SMA. (http://kakak.org/home.php?page=artikel&id=83 akses tanggal 11 Mei 2010 Pukul 11:25 WIB). Sementara untuk tahun 2009 Yayasan Kakak menjangkau dan mendampingi 29 anak yang dilacurkan yang terdiri dari 25 adalah perempuan dan 4 laki-laki. Sedangkan selama Januari-Juni 2010 menjangkau 16 anak yang semuanya adalah perempuan. (Arsip Yayasan Kakak). Jadi dapat disimpulkan untuk periode tahun 2005-Juni 2010 Yayasan Kakak dapat menjangkau dan mendampingi 156 anak korban ESKA. Sungguh memprihatinkan melihat kondisi ini, terlebih Kota Surakarta adalah salah satu kota yang pada tahun 2006 memulai program Kota Layak Anak harus terkontaminasi dengan menjamurnya fenomena ESKA (Eksploitasi Seksual Komersial Anak). Selain itu angka-angka di atas harus dilihat dalam konteks fenomena gunung es artinya kasus yang terlihat di permukaan hanyalah sebagian kecil saja dari kejadian yang sebenarnya. Menyikapi hal tersebut sebenarnya Pemerintah Kota Surakarta telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Penanggulangan Eksplotasi Seksual Komersial, untuk melindungi hak-hak anak serta menyelenggarakan pelayanan dan perlakuan khusus terhadap korban eksploitasi seksual komersial dan menjatuhkan sanksi yang jelas dan tegas kepada pelaku. Peraturan Daerah ini sebagai dasar untuk melaksanakan program untuk pencegahan dan penanggulangan ESKA di Surakarta. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 3 bahwa Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial mempunyai tujuan adalah untuk: 1) Mencegah, membatasi, mengurangi adanya kegiatan eksploitasi seksual komersial; 2) Melindungi dan merehabilitasi korban kegiatan eksploitasi seksual komersial; 3) Menindak dan memberikan sanksi kepada pelaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4) Merehabilitasi pelaku agar kembali menjadi manusia yang baik sesuai dengan norma agama, kesusilaan dan hukum. Dan ruang lingkup penyelenggaraan penanggulangan ESKA meliputi pencegahan, perlindungan, dan rehabilitasi. Upaya pemerintah untuk menanggulangi ESKA melalui tindakan pencegahan tampak pada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapermas P3AKB misalnya dengan mengadakan kegiatan sosialisasi/penyuluhan PNBAI (Program Nasional Bagi Anak Indonesia) serta kampanye publik yang diadakan setiap hari Anak Nasional pada tanggal 23 Juli. Pelaksanaan sosialisasi juga dilakukan di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang anak-anaknya rentan menjadi korban ESKA. Namun sejauh ini upaya tersebut belum sepenuhnya berhasil karena hingga saat ini mereka belum sepenuhnya menyadari resiko dari apa yang mereka lakukan (melakukan hubungan seks usia dini) dan masih melakukan aktivitas seksual. Pemerintah Kota juga telah memberikan beberapa pelayanan yaitu: pelayanan medis (konsultasi, Pengobatan, perawatan kesehatan, tes laborat, visum dan lain-lain); pelayanan psikologis (Konseling, Terapi, pendampingan psikologis); pelayanan Hukum (Penyidikan, konsultasi, pendampingan proses hukum dan lain-lain). Pemberian beberapa pelayanan ini belum memiliki Standart Pelayanan Minimal sehingga belum ada tolak ukur untuk mengetahui seberapa penanganan terhadap korban ESKA dijalankan dengan efektif dan efisien. Selain itu, masalah dana yang dimiliki seringkali tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan dan rapat koordinasi yang berjalan kurang aktif. Pelaksanaan kegiatan yang dianggap kurang maksimal inilah yang menyebabkan jumlah korban ESKA di Kota Surakarta tidak berkurang justru bertambah. Untuk menghindari ketidakjelasan pelaksanaan kegiatan dan menjaga keberlanjutan kegiatan, maka dibutuhkan manajemen agar program yang dilaksanakan berjalan dan terkoordinasi dengan baik sehingga tujuan untuk menanggulangi ESKA dapat tercapai. Manajemen dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran- sasaran dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam menanggulangi masalah ESKA (Eksploitasi Seksuaal Komersial Anak) di Surakarta ini. Dari latar belakang di atas, maka Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “Manajemen Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (Bapermas P3AKB) Dalam Menanggulangi ESKA (Eksploitasi Seksual Komersial Anak) di Surakarta”. Penelitian ini akan membahas mengenai pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam menanggulangi masalah ESKA (Eksploitasi Seksual Komersial Anak) di Kota Surakarta dan peneliti akan memfokuskan penelitiannya pada kasus-kasus prostitusi dan perdagangan anak. Hal ini dikarenakan kasus prostitusi dan perdagangan anak lebih banyak terjadi jika dibandingkan dengan kasus pornografi anak. Pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam menanggulangi masalah ESKA ini dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan pengawasan semua dilakukan oleh Bapermas P3AKB Kota Surakarta dalam wilayah kerja Bidang Perlindungan Anak yang berkerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) peduli terhadap permasalahan ESKA yang tergabung dalam Keanggotaan Gugus Tugas Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Terhadap Anak (ESKA) Kota Surakarta maupun yang tergabung dalam PTPAS (Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Surakarta) serta pihak-pihak lainnya.

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
    Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Administrasi Negara
    Depositing User: Budianto Erwin
    Date Deposited: 18 Jul 2013 17:00
    Last Modified: 18 Jul 2013 17:00
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/6335

    Actions (login required)

    View Item