MEMBERDAYAKAN MEDIASI PERBANKAN SEBAGAI MODEL PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA BANK SYARIAH DENGAN NASABAH BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN

Pujiyono, (2012) MEMBERDAYAKAN MEDIASI PERBANKAN SEBAGAI MODEL PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA BANK SYARIAH DENGAN NASABAH BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF
Download (300Kb)

    Abstract

    Tujuan disertasi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis: (1) urgensi pemberdayaan Lembaga Mediasi Perbankan di Indonesia, (2) faktor-faktor yang menyebabkan penyelesaian sengketa antara bank syariah dan nasabah melalui mediasi perbankan di Indonesia kurang dipercaya, kurang efisien dan belum mencerminkan rasa keadilan kedua belah pihak, (3) langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk memberdayakan model mediasi sebagai model penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank syariah sehingga menjadi lebih dipercaya, efisien dan mencerminkan rasa keadilan kedua belah pihak. Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal dengan analisis deduktif dan non doktrinal dengan analisis kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Penelitian doktrinal digunakan untuk mendapatkan data sekunder mengenai penyelesaian sengketa melalui mediasi perbankan, baik dari hukum agama maupun peraturan perundang-undangan. Penelitian non doktrinal untuk mendapatkan data primer dengan melalui observasi, wawancara dan Focus Group Discussion (FGD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ; (1) Pemberdayaan lembaga mediasi perbankan sangat dibutuhkan bagi penyelesaian sengketa antara bank syariah dan nasabah. Hal ini disebabkan karena model mediasi perbankan merupakan model yang dibutuhkan dalam praktik perbankan syariah untuk menyelesaikan sengketa antara nasabah dan bank syariah. model mediasi perbankan memiliki karakter yang berbeda dan lebih aplicable dibanding jalur penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank syariah yang saat ini ada, proses mediasi perbankan selama ini dianggap lebih dekat dengan perbankan dibanding dengan nasabah dan belum terbentuknya Lembaga Mediasi Perbankan Independen. (2) Pelaksanaan mediasi di DIMP BI mengalami dua hambatan yakni hambatan substansi dan operasional. (3) Langkah- langkah yang harus dilakukan untuk memberdayakan model mediasi sebagai model penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank syariah sehingga menjadi lebih ideal, lebih dipercaya, efisien dan mencerminkan rasa keadilan kedua belah pihak meliputi langkah substansi dan operasional. Secara substansi perlu dilakukan beberapa hal yakni, verbalisasi ketentuan syariah dalam ketentuan mediasi perbankan, PBI Mediasi perlu mengatur tentang kewajiban mediasi sebagai resolusi sengketa, perlu memperkuat politik hukum LMP Independen dan perlu mengatur mengenai batas waktu eksekusi keputusan mediasi. Sedangkan secara operasional meliputi tindakan yang harus dilakukan oleh BI, perbankan syariah, nasabah dan pihak lainnya. Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dikemukakan saran-saran sebagai berikut: (1) Secara substansial perlu dilakukan perubahan Pasal 3, Pasal 8 ayat (6) dan Pasal 13 PBI Mediasi Perbankan. (2) Secara operasional, keberhasilan mediasi perbankan sebagai model resolusi sengketa perbankan yang terpercaya, efisien dan lebih adil bagi para pihak membutuhkan keterlibatan aktif dan positif dari semua pihak. Para pihak tersebut adalah Bank Indonesia, Perbankan Syariah, nasabah dan pihak lain. Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Mediasi Perbankan, Syariah.

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: UNSPECIFIED
    Depositing User: mr azis r
    Date Deposited: 08 May 2013 17:54
    Last Modified: 08 May 2013 17:54
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/631

    Actions (login required)

    View Item