ANALISIS WAJIB PAJAK PPH LEBIH BAYAR TAHUN 2007-2008 DI KPP PRATAMA SURAKARTA

KURNIAWATI, EKA (2009) ANALISIS WAJIB PAJAK PPH LEBIH BAYAR TAHUN 2007-2008 DI KPP PRATAMA SURAKARTA. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (903Kb)

    Abstract

    KPP Pratama Surakarta merupakan suatu instansi pemerintah yang melaksanakan pelayanan, pengawasan administratif, dan pemeriksaan sederhana terhadap WP, biaya PPH, PPN dan PPn BM, pajak tidak langsung lainnya dalam wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undanganyang berlaku. Pelaksanaan pemeriksaan ditujukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajibab perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Salah satu sebab dilaksanakannya pemeriksaan adalah jika Surat Pemberitahuan (SPT) menunjukkan kelebihan pembayaran pajak. Kelebihan pembayaran pajak merupakan jumlah pajak yang telah dibayar sendiri dan yang telah dipungut/dipotong oleh pihak lain yang telah dikreditkan lebih besar dibanding jum lah pajak yang terutang pada ahir tahun. Salah satu upaya yang dapat dilakukan Wajib Pajak agar tidak terjadi lebih bayar yaitu dengan mengajukan permohonan pengurangan angsuran pajak dalam tahun berjalan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa banyak Wajib Pajak PPh yang mengalami lebih bayar dan penyelesaian atas kelebihan pembayaran tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa, pertama secara kuantitas jumlah Wajib Pajak lebih bayar tahun pajak 2008 mengalami penurunan yang cukup besar hingga mencapai angka 52,05%. Ke dua, masih banyak pengajuan permohonan pengurangan angsuran yang berstatus pending. Ke tiga, terlepas dari perubahan kondisi usaha di tahun 2008 secara kuantitas penurunan jumlah Wajib Pajak yang mengalami lebih bayar disebabkan karena: a) mekanisme penerimaan SPT Tahunan di tahun pajak 2008 telah diubah dari tahun-tahun sebelumnya, di tahu 2008 telah ada pemisahan fungsi penerima dan peneliti SPT, b) di tahun 2008 mulai ada pengajuan pengurangan angsuran PPh pasal 25. Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat memberikan beberapa saran di antaranya: pertama, penambahan jumlah petugas pemeriksa fungsional kiranya perlu dilakukan. Ke dua perlu diadakan penyuluhan tentang kewajiban-kewajiban perpajakan dan bagaimana pelaporannya, sehingga dapat meminimalkan kesalahan dalam pelaporan SPT. Ke tiga adanya penyuluhan untuk peningkatan pemahaman kepada Wajib Pajak mengenai permohonan pengurangan angsuran. Kata Kunci: Wajib Pajak, Pajak Penghasilan, Kelebihan Pembayaran Pajak

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: H Social Sciences > HE Transportation and Communications
    Divisions: Fakultas Ekonomi > D3 - Akuntansi Perpajakan
    Depositing User: Vera Suryaningsih
    Date Deposited: 18 Jul 2013 16:44
    Last Modified: 18 Jul 2013 16:44
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/6275

    Actions (login required)

    View Item