REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DALAM KONTEKS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPENTINGAN JAMAAH HAJI

Asrori, Hudi (2011) REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DALAM KONTEKS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPENTINGAN JAMAAH HAJI. Other thesis, Universitas Diponegor.

[img] PDF
Download (58Kb)

    Abstract

    Kebijakan penyelenggaraan ibadah haji di dalam UU No. 13 Tahun 2008 belum memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap kepentingan jamaah haji. Kebijakan dalam hukum positif berlaku asas iedereen wordt geacht de wet te kennen. Substansi suatu peraturan sering tidak lengkap, tidak jelas, tidak mengaturataumengatur tidak sesuai dengan keadilan masyarakat. Permasalahannya,mengapa kebijakan penyelenggaraan ibadah haji belum dapat memberikan jaminan perlindungan hukum kepentingan jamaah haji, bagaimana kebijakan penyelenggaraan ibadah haji memberikan jaminan perlindungan hukum kepentingan jamaah haji, dan bagaimana rekonstruksi kebijakan penyelenggaraan ibadah haji yang dapat memberikan perlindungan hukum kepentingan jamaah haji. Penelitian bertujuan untuk menemukan argumentasi dan bukti-bukti mengapa kebijakan penyelenggaraan ibadah haji belum dapat memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan jamaah haji dan upaya untuk merekonstruksi kebijakan itu. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran alternatif mengenai kebijakan penyelenggaraan ibadah haji. Paradigma qualitative-constructivism dengan pendekatan socio legal digunakan untuk mengkaji law as relative and contectual consesus dan law as experiential realities. Metode hermeneutik dan fenomenologis digunakan untuk mengumpulkan, mereduksi, memverifikasi dan menyajikan data. Terhadap fenomena temuan penelitian digunakan teori mikro yaitu Teori Kebijakan Publik, Teori Hukum Progresif dan Teori Interaksionalis Simbolik. Analisis fenomena makro digunakan Teori Bekerjanya Hukum dan Sibernetik. Tujuan akhir adalah konstruksi baru mengenai kebijakan penyelenggaraan ibadah haji dalam konteks perlindungan hukum kepentingan jamaah haji. Hasil penelitian menujukkan bahwa, substansi kebijakan penyelenggaraan haji belum memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap kepentingan jamaah haji, yaitu : penyelenggara ibadah haji mempunyai hegemoni kuat karena berkedudukan sebagai regulator sekaligus operator sehingga dapat mempengaruhi perlindungan hukum terhadap kepentingan jamaah haji; perlindungan hukum terhadap kepentingan jamaah haji bersifat legal formal sehingga tidak sepenuhnya memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan jamaah haji di bidang keuangan, manasik ibadah haji, birokrasi, peran serta masyarakat dan keamanan; konstruksi baru mengenai kebijakan penyelenggaraan ibadah haji dalam konteks perlindungan hukum terhadap kepentingan jamaah haji meliputi regulasi dan kelembagaan secaraholistic. Berdasarkan kesimpulan ini direkomendasikan agar Presiden mengkaji ulang kebijakan penyelenggaraan ibadah haji, terutama dalam hal pemisahan fungsi regulator dan operator. Kata kunci: Kebijakan Publik, Penyelenggaraan Ibadah Haji, Sosio Legal, Rekonstruksi.

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: UNSPECIFIED
    Depositing User: mr azis r
    Date Deposited: 07 May 2013 17:29
    Last Modified: 07 May 2013 17:29
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/598

    Actions (login required)

    View Item