Keprofesionalan Guru Sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri Di Surakarta

Sarwiningsih , (2010) Keprofesionalan Guru Sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri Di Surakarta. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (1966Kb)

    Abstract

    Globalisasi merupakan era kompetisi, era ini dapat pula dipandang sebagai era pengetahuan karena pengetahuan akan menjadi landasan utama segala aspek kehidupan. Era pengetahuan merupakan suatu era dengan tuntutan yang lebih rumit dan menantang. Suatu era dengan spesifikasi tertentu yang sangat besar pengaruhnya terhadap dunia pendidikan dan lapangan kerja. Perubahan- perubahan yang terjadi selain karena perkembangan teknologi yang sangat pesat, juga diakibatkan oleh perkembangan yang luar biasa dalam ilmu pengetahuan, psikologi dan transformasi nilai-nilai budaya. Dampaknya adalah perubahan cara pandang manusia terhadap manusia, cara pandang terhadap pendidikan, perubahan peran orang tua/guru/dosen serta perubahan pola hubungan antar mereka. Kemerosotan pendidikan di Indonesia sudah terasakan selama bertahun- tahun, untuk kesekian kalinya kurikulum dituding sebagai penyebabnya. Hal ini tercermin dengan adanya upaya mengubah kurikulum, mulai kuarikulum 1975 diganti dengan kurikulum 1984, kemudian diganti dengan kurikulum 1994 dan kini diganti lagi dengan kurikulum 2007. Apabila dianalisa, kemerosotan pendidikan bukan diakibatkan oleh kurikulum tetapi oleh kurangnya profesionalisme guru dan keengganan belajar siswa. Profesionalisme sebagai penunjang kelancaran guru dalam melaksanakan tugasnya, sangat dipengaruhi oleh dua faktor besar, yaitu faktor internal yang meliputi minat dan bakat; dan faktor eksternal, yaitu berkaitan dengan lingkungan sekitar, sarana prasarana serta berbagai latihan yang dilakukan guru (Sumargi, 1996). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Human Development Index (HDI), kualitas pendidikan di Indonesia menempati peringkat 102 dari 106 negara yang disurvei, dan bahkan satu peringkat di bawah negara Vietnam. Sementara menurut hasil penelitian World Competitiveness Yearbook (WYC), Indonesia menempati peringkat 46 dari 47 negara yang disurvei pada tahun 1999. Sementara itu hasil penelitian yang dilakukan oleh The Political Economic Risk Consultation (PERC) menempatkan posisi Indonesia pada peringkat 12 dari 12 negara yang disurvei, dan yang memprihatinkan peringkatnya juga di bawah negara Vietnam. Berbagai usaha telah dilakukan pemerintah untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan nasional, antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kualitas guru melalui penataran-penataran, penyempurnaan kurikulum, penyediaan buku paket dan alat pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun demikian, berdasarkan berbagai indikator diperoleh gambaran kualitas pendidikan belum menunjukkan peningkatan sesuai yang diharapkan (Purwadi Suhadini, 2002:5). Para pakar pendidikan mengungkapkan sedikitnya ada tiga faktor yang menyebabkan kualitas pendidikan di Indonesia tidak mengalami peningkatan yang berarti. Pertama, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan education production atau input-output analysis yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. Pendekatan ini melihat bahwa lembaga pendidikan berfungsi sebagai pusat produksi saja, yang apabila dipenuhi semua input yang diperlukan dalam kegiatan ini akan menghasilkan output yang dikehendaki. Kedua, penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara sentralistik, sehingga menempatkan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi yang mempunyai jalur yang sangat panjang dan kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah. Dengan demikian sekolah kehilangan kemandirian, motivasi dan inisiatif untuk mengembangkan dan memajukan lembaganya, termasuk peningkatan kualitas pendidikan nasional. Ketiga, peran serta masyarakat, khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini masih dirasa kurang dalam berpartisipasi membantu demi kemajuan pendidikan putra putrinya (Depdiknas, 2002 : 3). Masalah mutu pendidikan tidak lepas dari masalah guru yang merupakan faktor paling dominan karena guru di samping mempunyai kelebihan juga mempunyai kekurangan antara lain kualifikasi dan kompetensi guru yang heterogen, rendahnya etos kerja dan komitmen guru dalam pengelolaan kelas hanya tampil sebagai pengajar, kesejahteraan masih belum memadai, penghargaan terhadap profesi guru dirasakan masih kurang. Ketika mutu pendidikan di Indonesia dipertanyakan, guru dianggap menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan, karena merekalah yang berada di garda depan dalam dunia pendidikan. Kualitas guru- guru Indonesia dianggap rendah. Hal ini didasarkan pada realitas bahwa banyak guru yang tidak memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan. Kondisi ini juga sering dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan guru yang sangat rendah. Bagaimana guru dapat menjalankan tugasnya dengan baik, sementara mereka masih bingung harus memenuhi kebutuhan hidupnya yang semakin tidak dapat dicukupi dengan penghasilan atau gaji yang diterimanya. Berdasarkan realitas itu, kualitas dan kesejahteraan guru menjadi salah satu solusi dalam menyelesaikan masalah rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Ketika Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengamanatkan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN, memberikan secercah harapan bagi dunia pendidikan Indonesia. Dengan pendanaan yang memadai, diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan. Untuk merealisasikan hal itu kemudian disahkan Undang-undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 yang diikuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Tahun 2007 Nomor 16 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, dan Nomor 18 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan. Produk-produk hukum itu merupakan langkah awal untuk menjawab permasalahan yang dihadapi dalam dunia pendidikan di Indonesia. Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, kompetensi guru meliputi kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Keempat kompetensi itulah yang merupakan tolok ukur keprofesionalan guru. Sebagai guru sejarah, profesionalisme paedagogis sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran sejarah. Profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang memerlukan prinsip-prinsip profesional. Guru seharusnya adalah orang yang memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme, sealain itu guru seharusnya memiliki kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang tugasnya, dan memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya. Permasalahan yang mendasar dalam upaya pengembangan profesionalisme guru adalah sistim penggajian guru yang belum diatur dengan baik di mana guru yang berprestasi dan yang tidak berprestasi mendapatkan penghasilan yang sama. Walaupun pemerintah telah menerapkan program sertifikasi, namun program tersebut tidak memberikan peluang kepada seluruh guru. Sertifikasi hanya dapat diikuti oleh guru-guru yang ditunjuk kepala sekolah yang notabene akan berpotensi subjektif. Upaya pengembangan profesionalitas guru ternyata tidak mudah, terbukti hingga saat ini khususnya guru sejarah di SMA Negeri Surakarta masih terjebak dalam rutinitas mengajar, sehingga kesempatan untuk mengembangkan profesionalitas guru seperti tindakan melakukan penelitian, pengembangan metode pembelajaran, pengembangan instrumen evaluasi, dan pengembangan- pengembangan kegiatan lain yang menunjang profesionalitas guru menjadi terhambat. Berdasarkan pengamatan guru-guru sejarah di SMA Negeri Surakarta, saat ini masih mengalami kesulitan dalam memahami kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), sehingga guru belum mampu mengembangkan kurikulum sejarah secara individu. Belum adanya pemahaman guru terhadap KTSP tersebut menyebabkan penjabaran kurikulum sejarah ke dalam silabus dan RPP masih tergantung dari kegiatan MGMP, sehingga RPP yang ada belum tentu sesuai dengan kondisi sekolah. Upaya peningkatan profesionalitas guru sejarah SMA di Surakarta telah diupayakan melalui berbagai cara, di antaranya adalah melalui forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran dan Masyarakat Sejarahwan Indonesia, seminar-seminar, namun hasilnya belum dapat dirasakan. Masih banyak forum seperti itu justru dimanfaatkan oleh sebagian guru untuk ajang bisnis buku/LKS bukan untuk memahami kurikulum sejarah, mengembangakan dalam bentuk perencanaan pembelajaran, mengimplementasikan pembelajaran dengan baik, dan melakukan evaluasi dengan benar. Dari latar belakang permasalahan seperti yang dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini akan dilakukan pengkajian tentang profesionalitas guru sejarah di SMA Negeri Surakarta, dengan menekankan pada profesionalisme paedagogik pembelajaran sejarah.

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: L Education > L Education (General)
    Divisions: Pasca Sarjana > Magister
    Pasca Sarjana > Magister > Pendidikan Sejarah - S2
    Depositing User: Budianto Erwin
    Date Deposited: 15 Jul 2013 23:15
    Last Modified: 15 Jul 2013 23:15
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/5172

    Actions (login required)

    View Item