KAJIAN YURIDIS RATIO DECIDENDI PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR (Studi Putusan No. 141/Pid.B/2009/PN.Kray di Pengadilan Negeri Karanganyar)

HANIROM, DIGGER (2010) KAJIAN YURIDIS RATIO DECIDENDI PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR (Studi Putusan No. 141/Pid.B/2009/PN.Kray di Pengadilan Negeri Karanganyar). Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (601Kb)

    Abstract

    Salah satu masalah yang merambah di lingkungan masyarakat sekarang ini yaitu penyalahgunaan psikotropika yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Penyalahgunaan psikotropika oleh anak dibawah umur berdampak negatif bagi kesehatan anak tersebut di masa yang akan datang. Akan terjadi suatu efek samping terhadap pemakaian psikotropika yang terus menerus, tidak terawasi dan jika tidak segera dilakukan pencegahan dan pengobatan maka menimbulkan efek ketergantungan baik secara fisik maupun psikis yang kuat terhadap pemakainya. Penyalahgunaan psikotropika oleh anak dibawah umur dapat berwujud dengan secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika. Lebih jelasnya dalam Undang-Undang Psikotropika (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997) tentang kebijakan kriminalisasi, telah ditentukan perbuatan- perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana antara lain : 1) Perbuatan menggunakan, memproduksi, mengedarkan, mengimpor, memiliki, menyimpan, membawa, mengekspor, mencantumkan label dan mengiklankan psikotropika yang bertentangan dengan ketentuan undang– undang (Pasal 59 sampai dengan Pasal 63). 2) Perbuatan menghalangi upaya pengobatan atau perawatan penderita dan menyelenggarakan fasilitas rehabilitasi tanpa izin (Pasal 64). 3) Perbuatan tidak melapor dengan adanya penyalahgunaan/pemilikan psikotropika secara tidak sah (Pasal 65). 4) Mengungkakan identitas pelapor dalam perkara psikotropika (Pasal 66) 5) Percobaan/pembantuan (Pasal 69) dan pemufakatan jahat melakukan tindak pidana psikotropika (Pasal 71). 6) Menggunakan anak belum 18 tahun dalam melakukan tindak pidana psikotropika (Pasal 72) (Barda Nawawi Arief, 2001 : 194). Ancaman bahaya penyalahgunaan maupun peredaran gelap psikotropika dan zat aditif lainya dapat menjadi kerikil tajam bagi kelancaran pembangunan sumber daya manusia. Dalam era pembangunan jangka panjang tahap kedua yang telah disepakati bangsa Indonesia, pembangunan sumber daya manusia menjadi masalah utama yang harus di garap. Kualitas manusia Indonesia harus ditingkatkan bila hendak berkompetisi dengan negara-negara lain yang sudah berubah kearah budaya global. Kompetisi dapat dimenangkan bila kualitas manusia dilandasi kekhasan perkembangan budaya nasional dan menunjukan keunggulan nilai-nilai pembenaran yang diterima oleh umat manusia. Kenyataan tersebut merupakan tantangan bagi bangsa Indonesia dalam abad kini dan mendatang. Oleh karena itu ancaman bahaya penyalahgunaan psikotropika merupakan ancaman nasional yang perlu ditanggulangi secara dini baik oleh pemerintah maupun masyarakat (Jeanne Mandagi dan M. Wresniwiro, 2000 : 1). Menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Pidana Indonesia”, hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Ia menjadi ciri pula suatu negara hukum. The Universal Declaration of Human Rights, pada Pasal 10 mengatakan : “everyone is entitled in full equality to affair and public hearing by an independent and impartial in the determination of his rights and obligation and of any criminal charge against him”. Berhubungan dengan kebebasan hakim, perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (impartial judge). Istilah tidak memihak disini haruslah diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusanya hakim harus memihak kepada yang benar. Dalam hal ini hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaianya. Lebih tepatnya terdapat dalam perumusan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 5 ayat (1) : “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang” (Andi Hamzah, 1996 : 105). Seorang hakim diwajibkan untuk menegakan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberikan suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkanya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu baru hakim dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.Dalam kehidupan masyarakat yang semakin kompleks saat ini dituntut adanya penegakan hukum dan keadilan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Untuk figur seorang hakim sangat menentukan melalui putusan- putusanya karena pada hakekatnya hakimlah yang menjalankan kekuasaan hukum peradilan demi terselenggaranya fungsi peradilan itu (Nanda Agung Dewantara, 1987 : 25). Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga ia tidak boleh menolak, memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 yang berbunyi : “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Dalam menemukan hukumnya, seorang hakim diperbolehkan untuk bercermin kepada yurispudensi atau pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro, dalam menemukan hukum tidak berarti bahwa seorang hakim menciptakan hukum, menurut beliau hakim hanya merumuskan hukum (Andi Hamzah, 1996 : 103). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada undang-undang yang berlaku saja tetapi juga harus berdasarkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 yaitu : “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Oleh karena itu dalam memberikan putusan, hakim harus berdasarkan penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat juga faktor lain yang mempengaruhinya seperti faktor budaya, sosial, politik dan lain-lain. Dengan demikian, seorang hakim dalam memberikan putusan terhadap kasus tindak pidana psikotropika yang dilakukan oleh anak dibawah umur dapat berbeda-beda dan membutuhkan pertimbangan-pertimbangan sebelum menjatuhkan putusan karena antara hakim yang satu dengan yang lainya mempunyai cara pandang serta dasar pertimbangan yang berbeda juga.Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menelitinya dan menyusunnya kedalam penulisan hukum dengan judul : “KAJIAN YURIDIS RATIO DECIDENDI PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR TERHADAP TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN NOMOR : 141/PID.B/2009/PN.KRAY DI PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR)”.

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum
    Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Budianto Erwin
    Date Deposited: 15 Jul 2013 22:11
    Last Modified: 15 Jul 2013 22:11
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/5101

    Actions (login required)

    View Item