IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN DALAM KONTRAK LISENSI PIRANTI LUNAK BLACKBERRY DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PATEN DI INDONESIA (STUDI KASUS PADA PT XL AXIATA TBK)

P, Septiana Endah (2010) IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN DALAM KONTRAK LISENSI PIRANTI LUNAK BLACKBERRY DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PATEN DI INDONESIA (STUDI KASUS PADA PT XL AXIATA TBK). Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (1690Kb)

    Abstract

    Di dalam hukum kontrak antara lain berlaku asas konsensualisme, pacta sunt servanda dan kebebasan berkontrak. Maka hukum kontrak dapat mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat. Asas konsensualisme tidak megandung suatu paksaan, sehingga tidak ada paksaan dalam pembuatan kontrak. Tetapi, apabila para pihak telah bersepakat untuk membuat suatu kontrak, maka kontrak tersebut mengikat para pihak sebagai suatu undang-undang. Pembuatan kontrak yang berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak sering ditemukan adanya dominasi yang tidak adil diantara para pihak. Tidak jarang suatu kontrak memuat klausula-klausula yang berat sebelah atau tidak wajar yang sangat memberatkan pihak yang satunya. Asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyebutkan bahwa setiap persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dalam membuat suatu kesepakatan para pihak tidak boleh membuat perjanjian yang dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Jadi, asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata tetap ada batas-batasnya. Hal ini disebabkan karena kesusilaan dan hukum tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Oleh karena itulah dalam Pasal 1337 KUHPerdata disebutkan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan ataupun ketertiban umum. Alih teknologi yang mencakup piranti lunak (software) dan piranti keras (hardware) serta mencakup pula pula permasalahan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual. Hak Atas Kekayaan Intelektual memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi modern pada saat ini. Dapat dikatakan bahwa hampir semua industri modern selalu dibangun dengan berbasiskan Hak Atas Kekayaan Intelektual. Pada akhir abad 20, perdagangan aspek Hak Atas Kekayaan Intelektual juga sudah memegang peranan yang cukup signifikan dalam perolehan devisa negara (F.X. Soedijana, 2008 : 109). Penulis tertarik pada piranti lunak, khususnya piranti lunak BlackBerry. Piranti Lunak BlackBerry termasuk ke dalam hak paten. Pengalihan teknologi Piranti Lunak Blackberry di Indonesia dibatasi oleh adanya Hak Atas Kekayaan Intelektual. Hak Atas Kekayaan Intelektual mengenai hak paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Dengan adanya Undang-Undang Paten ini aspek perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual juga semakin penting dalam hubungan ekonomi saat ini. Selain itu, negara-negara di dunia dituntut untuk memberi perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual dengan baik melalui hukum nasional atau hukum positif dari masing-masing negara. Pengalihan teknologi khususnya Piranti Lunak BlackBerry dilakukan dengan cara lisensi. Lisensi adalah suatu bentuk pemberian izin pemanfaatan atau penggunaan HAKI yang bukan merupakan pengalihan hak yang dimiliki oleh Pemilik Lisensi (Licensor) kepada Penerima Lisensi (Licensee) dengan imbalan berupa royalti. Pemberian Lisensi dari pemegang Hak Paten Piranti Lunak BlackBerry kepada Penerima Lisensi dituangkan dalam suatu Kontrak Lisensi Paten. Kontrak Lisensi Paten itu adalah Kontrak Lisensi Piranti Lunak BlackBerry. Kontrak Lisensi Piranti Lunak BlackBerry ada untuk melindungi hasil penemuan atau Invensi berupa Piranti Lunak BlackBerry di mana Inventor dari Piranti Lunak BlackBerry itu adalah Research In Motion (RIM). Perlindungan itu berupa kekayaan inintelektual karena apabila terjadi alih teknologi dengan cara pemberian lisensi, maka Research In Motion (RIM) tetap akan mendapatkan hak-hak atas kekeyaan intelektualnya. Lisensi software atau piranti lunak pada umumnya digunakan untuk melindungi pencipta software dan membatasi secara jelas tentang apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh para pengguna akhir.Ketentuan-ketentuan yang dimaksud untuk melindungi pencipta sering menyatakan bahwa produk yang ada tanpa suatu jaminan garansi dan hal lainnya seperti disclaimers. Hal ini umum diterapkan pada software closedsource (software sumber tertutup) maupun Open Source Software. Lisensi software atau Piranti Lunak termasuk ke dalam Lisensi Paten. Lisensi Paten adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. Lisensi Paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang cocok untuk menggunakan software dengan lisensi open source software karena dapat mengembangkan teknologi informasinya berbasis pada sumber daya manusia dan tidak sepeser uang dari negara Indonesia yang mengalir ke luar negeri. Oleh karena itu, dalam alih teknologi memerlukan adanya campur tangan negara yang dalam hal ini adalah Pemerintah. Pemerintah perlu mempertimbangkan alih teknologi yang tepat guna bagi industri di Indonesia. Dalam proses alih teknologi Piranti Lunak BlackBerry, Indonesia sebagai negara berkembang mempunyai kedudukan yang lemah jika dihadapkan oleh negara maju atau negara pemilik teknologi. Oleh karena itu, Pemerintah perlu melakukan pengawasan dan memberikan perlindungan hukum terhadap proses alih teknologi tersebut. Dari permasalahan yang ada, maka Penulis tertarik untuk meniliti dan menyusun suatu karya ilmiah dalam bentuk penulisan hukum atau skripsi yang diberi judul : ”IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN DALAM KONTRAK LISENSI PIRANTI LUNAK BLACKBERRY DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PATEN DI INDONESIA (STUDI KASUS PADA PT XL AXIATA TBK).”

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum
    Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Budianto Erwin
    Date Deposited: 15 Jul 2013 21:54
    Last Modified: 15 Jul 2013 21:54
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/5068

    Actions (login required)

    View Item