PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DOMESTIK PASCA PELAKSANAAN PRIVATISASI PERSERO BUMN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

SASONGKO , ANDYKA KURNIAWAN (2010) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DOMESTIK PASCA PELAKSANAAN PRIVATISASI PERSERO BUMN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (783Kb)

    Abstract

    Salah satu tujuan negara Indonesia yang termaktub di dalam Alinea keempat Pembukaan UUD Tahun 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diatur lebih rinci dalam Pasal 33 UUD 1945 yang pada dasarnya semua kekayaan alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, pengemban amanah tersebut tidak hanya dibebankan pada salah satu pelaku saja, tetapi meliputi seluruh komponen bangsa salah satunya bertujuan untuk meningkatkan penguasaan seluruh kekuatan ekonomi nasional baik melalui regulasi sektoral maupun meningkatkan penguasaan seluruh kepemilikan negara terhadap unit-unit usaha tertentu yang memiliki tujuan akhir yaitu kemakmuran rakyat. Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disingkat menjadi BUMN) merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, selain koperasi dan swasta. Dalam hal ini modal BUMN baik sebagian maupun seluruhnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Pada umumnya sebuah perusahaan memiliki tujuan utama untuk memperoleh laba (profit) yang besar dari operasi usaha yang dijalankan. Laba (profit) yang diharapkan akan tercapai jika perusahaan tersebut bekerja secara efisien dan efektif. Dalam beraktivitas, perusahaan membutuhkan faktor-faktor yang mendukung, salah satunya adalah modal guna memperlancar operasi usaha. Modal tersebut dapat berupa modal sendiri dari kekayaan harta pribadi ataupun modal yang bersumber dari investasi pihak lain. Demikian pula Perusahaan Negara atau BUMN selain sebagai perusahaan profit oriented juga memberikan public service. Sebagai suatu perusahaan maka sudah sewajarnya dilakukan pembenahan diberbagai sektor untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitasnya. Untuk dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitasnya, BUMN perlu melakukan beberapa tindakan, yaitu restrukturisasi dan privatisasi. Tujuan restrukturisasi diuraikan dalam Pasal 72 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dinyatakan bahwa: Tujuan restrukturisasi adalah untuk: 1. Meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan; 2. Memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara; 3. Menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen; dan 4. Memudahkan pelaksanakaan privatisasi. Sedangkan tujuan privatisasi diatur dalam Pasal 74 Ayat (2) yang menyatakan bahwa privatisasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkat kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham Persero. Tindakan restrukturisasi dan privatisasi dapat dilakukan baik terpisah maupun berkesinambungan. Dalam hal ini, yang dimaksud berkesinambungan adalah sebagaimana dimaksud dalam tujuan restrukturisasi huruf (d) yaitu memudahkan pelaksanaan privatisasi. Hal senada juga disampaikan oleh Sunarsip yang mengatakan bahwa konsistensi terhadap kebijakan restrukturisasi BUMN dan sektoral merupakan hal penting dalam pertimbangan privatisasi BUMN yang berbentuk persero. (http://www.iei.or.id/publicationfiles/Prospek%20Kebijakan%20BUMN%202008 .pdf. Diakses pada tanggal 1 Februari 2010 pukul 10.30). Privatisasi hanya dapat dilakukan terhadap BUMN yang berbentuk Persero. Hal ini dikarenakan selain dimungkinkan oleh ketentuan dibidang pasar modal, juga karena pada umumnya hanya Persero yang telah bergerak dalam sektor- sektor yang kompetitif. Namun demikian, dalam hal Persero melakukan restrukturisasi, maksudnya adalah untuk mempermudah pelaksanaan privatisasi. Selain untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi BUMN, khususnya Persero, privatisasi dilakukan juga karena untuk menutupi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan privatisasi tersebut merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengalihkan sebagian atau keseluruhan aset yang dimiliki negara kepada pihak swasta. Sebagian besar program dan kebijakan privatisasi dilakukan tidak terlepas dari politik ekonomi (political economic) dalam suatu negara. Globalisasi dan pasar bebas menuntut pemerintah untuk menciptakan daya saing perusahaan (BUMN) untuk dikelola secara professional, salah satunya adalah dengan melibatkan pihak swasta dalam tata perekonomian nasional. Perubahan kepemilikan akan memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan (Boardman dan Vining dalam Riant Nugroho dan Randy R. Wrihatnolo, 2008: xii). Proses Privatisasi BUMN dapat ditempuh melalui beberapa metode, antara lain: (http://www.fiskal.depkeu.go.id/webbkf/kajian%5CPurwoko-61.pdf. Diakses pada tanggal 18 Februari 2010 pukul 13.02) 1. melalui penjualan saham / IPO (Initial Public Offering). Privatisasi melalui pasar modal akan menghasilkan dana yang digunakan untuk menutup defisit APBN. Namun demikian, privatisasi tidak akan banyak merubah pola pengelolaan BUMN. 2. privat placement oleh investor dalam negeri dengan penyertaan di bawah 50%. Alternatif ini akan menghasilkan dana bagi pemerintah yang dapat dipakai untuk menutup defisit APBN. Secara umum kebijakan manajemen tidak akan mengalami perubahan, demikian pula teknologi dan budaya kerja yang ada tidak mengalami perubahan yang signifikan. 3. privat placement oleh investor dalam negeri dengan penyertaan di atas 50%. Alternatif ini akan menghasilkan dana bagi pemerintah untuk menutup defisit anggaran. Namun demikian alternatif ini tidak dapat mendongkrak perekonomian nasional, karena dana yang ditanamkan di BUMN berasal dari dalam negeri (sektor swasta). 4. privat placement oleh investor luar negeri dengan penyertaan di bawah 50%. Alternatif ini akan menyebabkan adanya aliran dana masuk ke Indonesia, yang sangat berarti untuk mempercepat perputaran perekonomian dan penyerapan tenaga kerja. Namun dengan penyertaan kurang dari 50% investor baru tidak memiliki kekuatan untuk memaksakan kehendaknya. 5. privat placement oleh investor luar negeri dengan penyertaan di atas 50%. Strategi privatisasi ini akan membawa dampak yang signifikan bagi BUMN dan pemerintah Indonesia. Pemerintah akan memperoleh dana yang diperlukan untuk menutup defisit APBN. Penyertaan modal dari luar negeri akan menyebabkan bertambahnya uang beredar di Indonesia, yang diharapkan dapat mendongkrak percepatan perputaran perekonomian, penyediaan lapangan kerja serta mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi baru kepada BUMN. Dengan penyertaan yang lebih besar, investor asing memiliki kekuatan untuk menentukan kebijakan dalam BUMN, sehingga akan terjadi pergeseran peran pemerintah dari pemilik dan pelaksana usaha menjadi regulator dan promotor kebijakan. Berdasarkan metode privatisasi diatas pemerintah berupaya menggunakan privat placement oleh investor luar negeri dengan penyertaan di atas 50% dalam memprivatisasi BUMN dikarenakan memberikan keuntungan yang lebih baik kepada pemerintah. Sedangkan untuk investor domestik, diberikan sisa dari jumlah saham yang ditawarkan ke pihak investor asing. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pemerintah membuka kesempatan bagi Investor asing untuk menguasai keseluruhan saham yang dimiliki pemerintah (100% saham milik BUMN). Disamping itu, pemerintah memberikan beberapa kemudahan dalam bidang pajak, administrasi dan penegakan hukum untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia. Berdasarkan Data Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) Pusat per semester pertama 2008 menunjukkan adanya ketimpangan serius pada sektor ...........

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum
    Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Budianto Erwin
    Date Deposited: 15 Jul 2013 19:38
    Last Modified: 15 Jul 2013 19:38
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/4959

    Actions (login required)

    View Item