ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK TERSANGKADAN POTENSI PELANGGARANNYA PADA PENYIDIKAN PERKARA PIDANA

Mujiyono, Agus Sri (2009) ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK TERSANGKADAN POTENSI PELANGGARANNYA PADA PENYIDIKAN PERKARA PIDANA. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (237Kb)

    Abstract

    Perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan pilar utama dalam setiap negara hukum, jika dalam suatu negara hak manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkan tidak dapat diatasi secara adil maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya. Dalam melindungi hak warga negara dan menciptakan proses hukum yang adil mencakup sekurang-kurangnya : a) Perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara; b) Pengadilan yang berhak menentukan salah tidaknya tersangka/terdakwa; c) Sidang Pengadilan harus terbuka untuk umum (tidak boleh bersifat rahasia); d) Tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya (Mien Rukmini, 2003 : 32). Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seorang tersangka maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus direalisasikan, khususnya didalam penyidikan perkara pidana, khusus pada tahap interogasi sering terjadi tindakan sewenang-wenang dari penyidik terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana. Tindakan ini dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan pengakuan atau keterangan langsung dari tersangka, namun cara-cara yang dilakukan seringkali tidak dapat dibenarkan secara hukum. Tersangka dalam memberikan keterangan kepada penyidik harus secara bebas tanpa adanya tekanan atau paksaan dari penyidik sehingga pemeriksaan dapat tercapai tanpa menyimpang dari yang sebenarnya. Pada tingkat pemeriksaan, penyidik hanyalah mencatat keterangan yang diberikan tersangka tanpa harus melakukan tindakan paksa agar tersangka memberikan keterangan yang dibutuhkan. Cara-cara kekerasan menurut ketentuan KUHAP tidak dapat dibenarkan karena merupakan tindakan yang melanggar hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah memberikan jaminan hukum atas diri tersangka guna mendapat perlindungan atas hak-haknya dan mendapat perlakuan yang adil didepan hukum, pembuktian salah atau tidaknya seorang tersangka atau terdakwa harus dilakukan didepan sidang Pengadilan yang terbuka untuk umum. Oleh karena itu Wirjono Prodjodikoro berpendapat, bahwa kepentingan hukum dari individu dalam hal ini adalah pihak yang memperoleh tindakan penangkapan serta penahanan atas tersangka harus diperhatikan serta harus dilindungi, jangan sampai mendapat tindakan sewenang-wenang dari petugas penegak hukum (Wirjono Prodjodikoro, 1982 : 47). Berkaitan dengan uraian seperti yang dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian hukum dengan judul : ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK TERSANGKA DAN POTENSI PELANGGARANNYA PADA PENYIDIKAN PERKARA PIDANA.

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum
    Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Andika Setiawan
    Date Deposited: 15 Jul 2013 18:35
    Last Modified: 15 Jul 2013 18:35
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/4852

    Actions (login required)

    View Item