TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMALSUAN SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL SEBAGAI BENTUK LEGITIMASI KEHALALAN PRODUK DI INDONESIA

Firmansyah, Anung Razaini (2010) TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMALSUAN SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL SEBAGAI BENTUK LEGITIMASI KEHALALAN PRODUK DI INDONESIA. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (572Kb)

    Abstract

    Anung Razaini Firmansyah, NIM. E0005098. 2010. TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMALSUAN SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL SEBAGAI BENTUK LEGITIMASI KEHALALAN PRODUK DI INDONESIA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan sertifikasi halal dan labelisasi halal sebagai bentuk legitimasi kehalalan produk di Indonesia serta mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terhadap pemalsuan sertifikasi dan lebelisasi halal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif, penelitian dilakukan untuk dapat menghasilkan argumentasi bahwa sampai saat ini belum ada kepastian mengenai pengaturan sertifikasi dan lebelisasi halal. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang ( statute approach ) dengan menelaah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan serta peraturan teknisnya. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Sumber data yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, karangan ilmiah, makalah, jurnal dan koran. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan interpretasi sistematis digunakan dalam pokok permasalahan nomor 1, dan interpretasi teleologis atau sosiologi dalam pokok permasalahan nomor 2. Berdasarkan pembahasan dihasilkan 2 ( dua ) simpulan, yaitu pertama peraturan perundang-undangan yang mengatur sertifikasi halal maupun labelisasi halal belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum bagi konsumen muslim terhadap pangan dan produk lainnya. Kedua bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terhadap terjadinya pemalsuan sertifikasi halal dan labelisasi halal adalah berupa pemberian sanksi pidana yang tegas yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( KUHP ) , Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, serta adanya sistem pengawasan yang dilakukan baik dari pihak pemerintah, masyarakat maupun lembaga-lembaga non pemerintahan. Kata Kunci: halal, pemalsuan, perlindungan hukum. Anung Razaini Firmansyah, NIM. E0005098. 2010. JURIDICIAL REVIEW ARRANGEMENTS OF LEGAL PROTECTION AGAINST COUNTERFEITING OF LABELING AND HALAL CERTIFICATION AS FORMS PERMITTED LEGITIMATE PRODUCTS IN INDONESIA. Faculty of Law, University of Eleven March. This study aims to determine how the regulation of halal certification and halal labeling as a form of legitimacy of halal products in Indonesia and to know the form of legal protection given to consumers against counterfeiting and lebelisasi halal certification. This research is a law of nature normative prescriptions, research carried out in order to produce the argument that until now there is no certainty about the arrangements of halal labeling and certification of halal. Researchers in this study using the approach of the law ( statute approach ) with a review of Law No. 7 / 1996 on Food, Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection and Government Regulation No. 69 of 1999 on Food Labels and Advertising as well as technical regulations . Type data used are secondary data. Source data used includes primary legal materials, legal materials, secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques used, namely through the study of literature both in the form of books, legislation, scientific articles, papers, journals and newspapers. The data analysis technique in this research is to be used in a systematic interpretation of subject-matter of the number 1, and teleological interpretation or subject-matter of sociology in the number 2. Based on the discussion generated two ( 2 ) conclusion, that the first regulations governing the certification of halal and halal labeling has not fully provide legal guarantees for consumers Muslims to food and other products. Both forms of legal protection given to consumers against fraudulent certification of halal and kosher labeling is a form of strict criminal sanctions provided for in the draft Penal Code ( Penal Code ) , Law No. 7 / 1996 on Food and the Law 8 / 1999 on Consumer Protection, as well as a system of surveillance carried out both from the government, civil society and non governmental institutions. Keywords: halal, counterfeiting, legal protection.

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum
    Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Ardhi Permana Lukas
    Date Deposited: 15 Jul 2013 18:22
    Last Modified: 15 Jul 2013 18:22
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/4798

    Actions (login required)

    View Item