ANALISIS YURIDIS BENTUK DAKWAAN DAN STRATEGI PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI ( STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANYUMAS NOMOR: 116/PID.B/2009/PN.BMS )

Puspitasari, Dwi Ratna (2010) ANALISIS YURIDIS BENTUK DAKWAAN DAN STRATEGI PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI ( STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANYUMAS NOMOR: 116/PID.B/2009/PN.BMS ). Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (396Kb)

    Abstract

    Dwi Ratna Puspitasari. E0006271. ANALISIS YURIDIS BENTUK DAKWAAN DAN STRATEGI PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI ( STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANYUMAS NOMOR: 116/PID.B/2009/PN.BMS ) . Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan jaksa penuntut umum menyusun bentuk dakwaan alternatif subsidaritas dan strategi pembuktian yang disusun oleh penuntut umum dalam perkara tindak pidana korupsi dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor: 116/Pid.B/2009/PN.Bms. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal bersifat preskriptif. Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu studi kepustakaan baik dari buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan sebagainya. Analisis bahan hukum menggunakan metode deduksi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dihasilkan simpulan, Kesatu, alasan penyusunan bentuk dakwaan alternatif subsidaritas jaksa penuntut umum dalam kasus Nomor: 116/Pid.B/2009/PN.Bms, yaitu didalamnya mengandung dakwaan kombinasi yang masing-masing terdiri dari dakwaan subsidair dan atau alternatif. Dasar pertimbangan penggunaan alternatif karena penuntut umum belum yakin tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan terhadap tindak pidana tersebut. Sedangkan dalam dakwaan subsidair penuntut umum berpendapat bahwa terdakwa hanya melakukan satu tindak pidana saja, tetapi penuntut umum ragu-ragu tentang tindak pidana apa yang dilakukan terdakwa dan perumusan tindak pidana disusun secara bertingkat dari dakwaan yang paling berat sampai dakwaan yang paling ringan. Kedua, Strategi pembuktian penuntut umum dalam kasus Nomor: 116/Pid.B/2009/PN.Bms dilakukan dengan beberapa strategi, yaitu strategi pembuktian berdasarkan urutan alat bukti yang diajukan di persidangan dan strategi pembuktian berdasarkan pasal-pasal yang digunakan dalam surat dakwaan. Kata kunci: bentuk dakwaan, alternatif subsidaritas, strategi pembuktian, penuntut umum, korupsi Dwi Ratna Puspita Sari. E0006271. A JURIDICAL ANALYSIS ON THE ACCUSATION FORM AND THE PUBLIC PROSECUTOR’S AUTHENTICATION STRATEGY IN THE CORRUPTION CRIME CASE ( A CASE STUDY ON THE BANYUMAS FIRST INSTANCE COURT’S VERDICT NUMBER: 116/PID.B/2009/PN.BMS ) . Law Faculty of Surakarta Sebelas Maret University. This research aims to find out the public prosecutor’s rationale in developing the alternative subsidiary accusation and authentication strategy developed by the public prosecutor in the corruption crime case in the Banyumas First Instance Court’s Verdict Number: 116/Pid.B/2009/PN.Bms. This study belongs to doctrinal law research that is prescriptive in nature. The type of law material employed was secondary one. The law material source employed included primary and secondary law materials. Technique of collecting law material employed was library research from book, legislation, documents and etc. The analysis on law material was done using deductive method. Considering the result of research and discussion, it can be concluded as follows: firstly, the public prosecutor’s rationale in developing the alternative subsidiary accusation in the case Number: 116/Pid.B/2009/PN.Bms, within which it contains combinations accusation each of which consists of subsidiary and or alternative. The rationale of alternative use is because the public prosecutor has not been certain about the appropriate qualification or article to apply to such crime. Meanwhile in the subsidiary accusation, the public prosecutor argues that the accused commits only one crime, but he/she is hesitant about what crime the accused has done and the crime formulation was arranged in an order from the heaviest to the lightest accusation. Secondly, the public prosecutor’s authentication strategy in the case Number: 116/Pid.B/2009/PN.Bms is done in several strategies: the authentication strategy based on the evidence sequence proposed in the court session and the one based on the articles used in the accusation document. Keywords: accusation, alternative subsidiary, authentication strategy, public prosecutor, corruption

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum
    Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Ardhi Permana Lukas
    Date Deposited: 15 Jul 2013 17:58
    Last Modified: 15 Jul 2013 17:58
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/4703

    Actions (login required)

    View Item