INFORMED CONSENT SEBAGAI PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM TRANSAKSI TERAPEUTIK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER DAN PASIEN

Irawati, Ria (2019) INFORMED CONSENT SEBAGAI PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM TRANSAKSI TERAPEUTIK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER DAN PASIEN. Masters thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (31Kb)

    Abstract

    Artikel ini bertujuan untuk menganalisis Informed Consent sebagai pemenuhan hak dan kewajiban dalam transaksi terapeutik di bidang pelayanan medis. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah doktrinal, dengan mendasarkan pada konsep hukum yang ke-2 yaitu Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan nasional. Bentuk penelitiannya adalah evaluatif. Jenis data sekunder, dan sumber data meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sehubungan dengan masalah yang dikaji, dapat disimpulkan sebagai berikut : (1) informed consent dalam pelayanan kesehatan adalah melindungi dan meningkatkan otonomi pasien, melindungi pasien dan mencegah tindakan manipulatif dan pemaksaan, meningkatkan sikap mawas diri dari tim medis. Perlindungan hak pasien yaitu melindungi dan meningkatkan otonomi individu, yaitu dalam hubungan baik antara dokter dan pasien akan mencegah terjadinya ketidaktahuan yang justru menghambat otonomi pasien dan/atau keluarganya untuk memutuskan, ketidaktahuan mana dapat berasal dari kekurangan informasi atau kekurangpahaman tentang informasi tersebut. (2) Informed consent harus muncul dari keputusan bebas (voluntarium) orang yang kompeten dan sesuai dengan pemahaman pasien dan petugas medis. Unsur-unsur yang harus ada dalam pelaksanaan informed consent mencakup unsur kompetensi yaitu mengacu ke suatu prekondisi untuk bertindak secara sukarela karena sudah memahami pentingnya informasi. Rekomendasi yang disampaikan adalah (1) Apabila terjadi penolakan pasien/keluarga untuk memberikan persetujuan maka tenaga medis harus bersikap rasional sebagai medikus sekaligus etikus moralis dengan mempertimbangkan kondisi pasien khususnya tindakan medis yang dikategorikan sebagai extraordinary means. (2) Tenaga medis perlu memperhatikan pelaksanaan informed consent dan the profesisional practice standart sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena setiap kelalaian atau kesalahan tindakan medis akan membawa konsekuensi yuridis.

    Item Type: Thesis (Masters)
    Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
    R Medicine > RM Therapeutics. Pharmacology
    Divisions: UNSPECIFIED
    Depositing User: Arif Rahmati'ah Nurrifa
    Date Deposited: 22 Jun 2019 20:33
    Last Modified: 22 Jun 2019 20:33
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/43850

    Actions (login required)

    View Item