EFISIENSI FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP TENAGA KERJA ASING DI PROVINSI DKI JAKARTA PADA ERA ASEAN ECONOMIC COMMUNITY

Destianto, Galih Putra (2019) EFISIENSI FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP TENAGA KERJA ASING DI PROVINSI DKI JAKARTA PADA ERA ASEAN ECONOMIC COMMUNITY. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (3397Kb)

    Abstract

    ABSTRAK Galih Putra Destianto. 2019. E0015159. EFISIENSI FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP TENAGA KERJA ASING DI PROVINSI DKI JAKARTA PADA ERA ASEAN ECONOMIC COMMUNITY. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) ditengah era ASEAN Economic Community (AEC), serta untuk mengetahui pedoman dan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan konfirmasi dengan pelaksana undang-undang. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik analisis deduktif silogisme. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, hadirnya AEC sebagai wadah untuk meningkatkan perekonomian di Asia Tenggara memiliki salah satu fokus yaitu memperluas pasar tenaga kerja terampil. Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota Republik Indonesia menjadi sasaran strategis tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia. Mengatasi hal tersebut, fungsi pengawasan terhadap penggunaan Tenaga Kerja Asing dilaksanakan oleh pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta. Koordinasi dilakukan antara Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Hukum dan HAM, serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta. Selain itu, pengawasan ditambah dengan adanya Tim Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing, dan Tenaga Kerja Asing dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang anggotanya terdiri dari berbagai instansi gabungan pemerintah. Untuk melaksanakan hal tersebut, dibutuhkan adanya pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap tenaga kerja asing di DKI Jakarta. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang pengendalian, penggunaan, dan pengawasan Tenaga Kerja Asing. Undang-Undang Keimigrasian melingkupi pengawasan lalu lintas keimigrasian beserta penegakan hukumnya. Peraturan mengenai pedoman dan tata cara pengawasan tenaga kerja asing di daerah. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum efisien, hal ini disebabkan adanya beberapa faktor penghambat dalam menjalankan fungsi pengawasan. Akan tetapi pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengawasan terhadap tenaga kerja asing sudah memadai hanya saja implementasinya belum dilaksanakan dengan optimal dan efisien. Kata Kunci: Pengawasan, Tenaga Kerja Asing, DKI Jakarta, ASEAN Economic Community (AEC). ABSTRACT Galih Putra Destianto. 2019. E0015159. EFFICIENCY THE SUPERVISORY FUNCTION OF FOREIGN LABOR IN DKI JAKARTA PROVINCE IN THE ERA OF ASEAN ECONOMIC COMMUNITY. Legal Writing. Faculty of Law, Sebelas Maret University Surakarta. This study aims to determine the supervision by the central government and the regional goverment of DKI Jakarta Province on Foreign Labour in the middle of the era ASEAN Economic Community (AEC), and also to knows the guidelines and legislation to carrying out the suppervisory function of foreign labour. This research is a normative legal research or doctrinal research with a statute and conceptual approach. This research uses sources of legal material consisting of primary and secondary legal materials. Legal material collection techniques are carried out by library research and confirmation with implementing the law. Technical analysis of legal materials uses deductive syllogism analysis techniques. Based on the results of the research and discussion, the presence of AEC as a forum to improve the economy in Southeast Asia has one focus to expanding the market for skilled labor. The Province of DKI Jakarta as the capital city of the Republic of Indonesia is a strategic target of labor for Indonesia. Overcoming this, the supervisory function of the use of foreign labor is carried out by the central goverment in collaboration with the regional government of DKI Jakarta province. Coordination is carried out between the Ministry of Manpower, the Ministry of Law and Human Rights, and DKI Jakarta government through DKI Jakarta Manpower and Transmigration Office. In addition, supervision was added to the presence of the foreign Monitoring Team, Foreign Community Organizations, and Foreign Labor from DKI Jakarta Government whose member consisted of various joint goverment companies. To implement this, guidelines and legislation are needed as a legal protect in carrying out the supervision of foreign labor in DKI Jakarta. The legislation is the Manpower Act which regulates controlling, use and supervision of foreign labor. The Immigration Act about supervision of immigration traffic along with law enforcement. Regulations concerning about guidelines and procedures for supervising foreign labor in the Province of all Indonesia area. The conclusion in this study is that the supervison carried out by the central goverment in collaboration with DKI Jakarta Government has not been efficient, this is due to the existence of several inhibiting factors in carrying out the supervisory function. However, the guidelines and legislation relating to the supervision of foreign labor are adequate, but the implementation has not been implemented optimally and efficiently. Keywords: Supervision, Foreign Labor, DKI Jakarta, ASEAN Economic Community (AEC).

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum
    Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Pratama Wisnu Samodro
    Date Deposited: 21 Jun 2019 23:59
    Last Modified: 21 Jun 2019 23:59
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/43812

    Actions (login required)

    View Item