ARGUMENTASI PERTIMBANGAN HAKIM AGUNG MENJATUHKAN PIDANA POKOK LEBIH RINGAN TANPA MENGHAPUS PIDANA TAMBAHAN PEMECATAN DARI DINAS MILITER DALAM PERKARA PERZINAHAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 220K/MIL/2017)

Ayu Kusuma Ne, Agusti (2019) ARGUMENTASI PERTIMBANGAN HAKIM AGUNG MENJATUHKAN PIDANA POKOK LEBIH RINGAN TANPA MENGHAPUS PIDANA TAMBAHAN PEMECATAN DARI DINAS MILITER DALAM PERKARA PERZINAHAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 220K/MIL/2017). Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (1078Kb)

    Abstract

    ABSTRAK Agusti Ayu Kusuma Negara. E0015016. ARGUMENTASI PERTIMBANGAN HAKIM AGUNG MENJATUHKAN PIDANA POKOK LEBIH RINGAN TANPA MENGHAPUS PIDANA TAMBAHAN PEMECATAN DARI DINAS MILITER DALAM PERKARA PERZINAHAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 220 K/MIL/2017). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji isu hukum pertimbangan Hakim Agung mengabulkan permohonan kasasi Terdakwa dalam perkara perzinahan terhadap pemeriksaan pada tingkat kasasi serta pertimbangan Hakim Agung menjatuhkan pidana pokok lebih ringan tanpa menghapus pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dalam perkara perzinahan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan cara studi pustaka/dokumen, teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berfikir deduktif, dari pengajuan premis mayor dan premis minor saling dihubungkan untuk ditarik konklusi. Hasil penelitian ini, telah diketahui bahwa pertimbangan Hakim Agung mengabulkan permohonan kasasi Terdakwa dalam perkara perzinahan, telah sesuai Pasal 239 ayat (1) huruf a UUPM serta pertimbangan Hakim Agung menjatuhkan pidana pokok lebih ringan karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif ke satu “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” tetapi menurut Judex Juris yang terbukti adalah dakwaan alternatif ke dua yaitu “seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah” dan dalam perbuatan in casu, peranan Andi Mira Fatmawati sangat dominan dan selalu mengancam Terdakwa, maka pidana penjara yang dijatuhkan Judex Facti harus diperingan tanpa menghapus pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dalam perkara perzinahan karena Terdakwa dipandang tidak lagi layak dan pantas untuk dipertahankan dalam dinas Prajurit TNI, sehingga sesuai ketentuan Pasal 26 UUPM haruslah diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas militer, membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, mengadili sendiri Terdakwa dinyatakan bersalah dan dikenakan sanksi pidana pokok selama 6 (enam) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer telah sesuai Pasal 242 ayat (1) UUPM jo Pasal 26 KUHPM. Kata Kunci: pertimbangan Hakim, perzinahan, pemecatan dari dinas militer

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Nisa' Khoirun
    Date Deposited: 12 Apr 2019 07:22
    Last Modified: 12 Apr 2019 07:22
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/43657

    Actions (login required)

    View Item