Prinsip Transparansi dan Prinsip Partisipasi dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Rel Kereta Api Stasiun Solo Balapan - Bandara Adi Soemarmo

Trisnawa, Devia Intan (2019) Prinsip Transparansi dan Prinsip Partisipasi dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Rel Kereta Api Stasiun Solo Balapan - Bandara Adi Soemarmo. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (1045Kb)

    Abstract

    Devia Intan Trisnawati. 2019. E0015105. PRINSIP TRANSPARANSI DAN PRINSIP PARTISIPASI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN REL KERETA API STASIUN SOLO BALAPAN – BANDARA ADI SOEMARMO. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah prinsip transparansi dan prinsip partisipasi sudah diterapkan dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan rel kereta api Stasiun Solo Balapan – Bandara Adi Soemarmo dan apakah peraturan perundang-undangan terkait pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sudah mengatur prinsip transparansi dan prinsip partisipasi. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach). Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder. Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme melalui pola pemikiran deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan. Kesatu, pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan rel kereta api Stasiun Solo Balapan – Bandara Adi Soemarmo secara garis besar telah menerapkan prinsip transparansi dan prinsip partisipasi kecuali dalam hal penilaian besaran ganti kerugian oleh Badan Penilai Publik tidak terdapat prinsip transparansi dan prinsip partisipasi namun penyampaian hasil penilaiannya dilakukan secara langsung dan transparan kepada warga yang terdampak. Kedua, dalam peraturan perundang-undangan terkait pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum secara implisit telah mengatur prinsip transparansi dan prinsip partisipasi kecuali dalam hal penilaian besaran ganti kerugian oleh Badan Penilai Publik belum terdapat prinsip transparansi dan prinsip partisipasi. Kata Kunci: Transparansi, Partisipasi, Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum, Rel Kereta Api

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum
    Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Fransiska Meilani
    Date Deposited: 10 Apr 2019 08:07
    Last Modified: 10 Apr 2019 08:07
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/43646

    Actions (login required)

    View Item