IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN WARUNG INTERNET TERKAIT PENGENDALIAN PORNOGRAFI

F, ABDUL HADY (2019) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN WARUNG INTERNET TERKAIT PENGENDALIAN PORNOGRAFI. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (262Kb)

    Abstract

    ABSTRAK ABDUL HADY F. E0012425. IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN WARUNG INTERNET TERKAIT PENGENDALIAN PORNOGRAFI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implemnetasi perizinan warung internet berikut hambatan dan solusi pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan warung internet terkait dengan pengendalian pornografi. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris dengan sifat penelitan deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan yakni pendekatan kualitatif dengan lokasi penelitian di Pemerintahan Kota Surakarta. Jenis dan sumber data penelitian ini terbagi menjadi data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data terdiri atas teknik wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknis analisis kualitatif yang terdiri atas 3 (tiga) komponen yakni reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, diketahui bahwa implementasi perizinan usaha warung internet terkait pengendalian pornografi terklasifikasi menjadi 2 aspek utama yakni aspek procedural yang berhubungan dengan pelaksanaan perizinan dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Surakarta (BPMPT) dengan beragam syarat dan ketentuan dan aspek substansive yang berhubungan dengan pengawasan usaha warung internet terkait dengan pengendalian .pornografi dengan syarat-syarat teknis yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta (Dishubkominfo) serta hambatan yang dihadapi berupa masih terdapatnya beberapa usaha warung internet yang tidak memiliki ijin usaha warung internet. Atas dasar fakta tersebut berkolerasi linear dengan belum berjalan secara efektif upaya-upaya untuk mengendalikan penyebaran pornografi melalui metode-metode yang telah dipaparkan oleh responden. Hal tesebut berdampak pada efektivitas dari Peraturan Daerah tersebut masih tergolong rendah. Oleh sebab itu, pemerintah kota Surakarta sepantasnya segera melakukan pengecekan terkait dengan perijinan usaha warung internet yang telah beroperasi serta menerapkan sanksi bagi usaha warung internet yang melanggar pedoman-pedoman yang telah ditetapakan dalam aturan ini. Kata Kunci: Peraturan Daerah, Warung Internet, Pornografi ABSTRACT ABDUL HADY F. E0012425. MPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION OF SURAKARTA CITY NUMBER 4 OF 2016 CONCERNING THE OPERATION OF INTERNET’s CAFÉ RELATED TO CONTROL PORNOGRAPHY. This study aims to determine the implementation of internet cafe licensing and the obstacles and solutions for implementation based on Surakarta City Regional Regulation Number 4 of 2016 concerning the operation of internet cafes related to pornography control. The research method used is a type of empirical legal research with the nature of descriptive research. The research approach used is a qualitative approach with research locations in the Surakarta City Government. The type and source of research data is divided into primary data and secondary data with data collection techniques consisting of interview techniques and literature study. Data analysis techniques used are qualitative analysis techniques consisting of 3 (three) components namely data reduction, data presentation and drawing conclusions and verification. Based on the results of the research that the author did, it was known that the implementation of internet cafe business licensing related to pornography control was classified into 2 main aspects namely procedural aspects related to the implementation of licensing carried out by the Investment and Integrated Licensing Agency of Surakarta City Government (BPMPT) with various terms and conditions and Substantive aspects relating to the supervision of internet cafe businesses related to pornography control with technical requirements carried out by the Department of Transportation, Communication and Information of Surakarta City (Dishubkominfo) as well as the obstacles faced in the form of several internet cafe businesses that do not have a stall business permit Internet. On the basis of these facts linear correlation with the effective efforts not yet to control the spread of pornography through methods that have been described by respondents. This impact on the effectiveness of the Regional Regulation is still relatively low. Therefore, the Surakarta city government should immediately check related to the licensing of internet cafe businesses that have been operating and impose sanctions on internet cafe businesses that violate the guidelines set out in this rule. Keywords: Regional Regulations, Internet Cafes, Pornography.

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum
    Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Aren Dwipa
    Date Deposited: 28 Mar 2019 10:24
    Last Modified: 28 Mar 2019 10:24
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/43433

    Actions (login required)

    View Item