Tanggung Jawab Negara atas Kekerasan Terhadap Kelompok Transgender di Indonesia Sebagai Bentuk Pelaksanaan Ratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights

RAMADHANU, ILMAN (2018) Tanggung Jawab Negara atas Kekerasan Terhadap Kelompok Transgender di Indonesia Sebagai Bentuk Pelaksanaan Ratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (1542Kb)

    Abstract

    Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui perlindungan hak transgender melalui International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) serta untuk mengetahui tanggung jawab Indonesia berdasarkan ICCPR mengenai tindakan kekerasan terhadap kelompok transgender di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang – undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ICCPR dapat digunakan untuk melindungi hak transgender karena identitas gender dapat dikategorikan sebagai ‘status lain’ serta kelompok transgender sebagai kelompok minoritas. Indonesia sebagai negara anggota ICCPR belum secara maksimal melakukan tanggung jawabnya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak transgender di Indonesia terhadap tindakan kekerasan. Penghormatan hak transgender di Indonesia ditunjukkan dengan diperbolehkannya pengubahan jenis kelamin namun masih terdapat peraturan yang bermasalah dan diskriminatif yang sering dijadikan alasan tindakan kekerasan terhadap transgender. Peraturan yang seharusnya secara preventif melindungi transgender dari kekerasan justru tidak mengatur pelarangan kekerasan berbasis gender dan penegak hukum dinilai absen dalam menghukum pelaku tindakan kekerasan. Upaya remedial secara nasional telah disediakan untuk kelompok transgender oleh Indonesia melalui akses pengaduan kepada Komnas HAM. Pemenuhan hak transgender ditunjukkan dengan dimasukkannya isu transgender sebagai prioritas kerja Komnas HAM.

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum
    Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Aren Dwipa
    Date Deposited: 09 Dec 2018 00:18
    Last Modified: 09 Dec 2018 00:18
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/42484

    Actions (login required)

    View Item