KEDUDUKAN HUKUM TERTANGGUNG ATAS KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI PT. ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA DENGAN ADANYA PUTUSAN NOMOR 408 K/PDT-PAILIT/2015

NUGROHO, ADITYA ARYO (2018) KEDUDUKAN HUKUM TERTANGGUNG ATAS KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI PT. ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA DENGAN ADANYA PUTUSAN NOMOR 408 K/PDT-PAILIT/2015. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (1536Kb)

    Abstract

    ABSTRAK Aditya Aryo Nugroho. 2018. E0013016. KEDUDUKAN HUKUM TERTANGGUNG ATAS KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI PT. ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA DENGAN ADANYA PUTUSAN NOMOR 408 K/PDT-PAILIT/2015. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama, Apakah klaim asuransi dapat dinyatakan sebagai utang dalam kepailitan. Kedua, Bagaimanakah penyelesaian dalam pengembalian atas premi dalam klaim asuransi yang telah dibayar tertanggung. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis bahan hukum penelitian meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hokum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebihk husus. Hasilpenelitianmenunjukkanbahwaklaimasuransidapatdinyatakansebagaiutang.Klaim asuransi pada asuransi jiwa dapat dinyatakan sebagai utang karena telah memenuhi unsur pengertian utang menurut Pasal 1 angka 6 dan Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.Sehingga dalam permohonan kepailitan, klaim asuransi dapat dijadikan sebagai dasar adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih untuk mempailitkan perusahaan asuransiataudebitor. Kedudukan Hukum Tertanggung dengan adanya kepilitan pada perusahaan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya adalah sebagai Kreditor preferen menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, kreditor istimewa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, atau kreditor yang mempunyai kedudukan lebih tinggi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Kurator dalam malakukan penyelesaian dan pembagian harta pailit kepada kreditor wajib mendahulukaan tertanggung pemegang polis yang oleh Undang-Undang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan pembayaran kepada kreditor-kreditor lain. Kata kunci: Asuransi, kepailitan, KreditorPreferen

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum
    Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Aren Dwipa
    Date Deposited: 08 Dec 2018 23:36
    Last Modified: 08 Dec 2018 23:36
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/42471

    Actions (login required)

    View Item