Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Karanganyar dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)

, SULASTRI (2018) Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Karanganyar dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL). Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (195Kb)

    Abstract

    ABSTRAK Sulastri. 2018. KEBIJAKAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KABUPATEN KARANGANYAR DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini mendiskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama bagaimana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Karanganyar. Kedua, apakah hambatan-hambatan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Karanganyar dalam penertiban Pedagang Kaki Lima. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen, yaitu merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari, membaca, dan mengkaji buku-buku kepustakaan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Beberapa data dimintakan klarifikasi kepada pejabat Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kanganyar. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deduktif. Hasil penelitian menujukkan bahwa kinerja satuan polisi pamong praja Kabupaten Karanganyar dalam penertiban pedangan kaki lima adalah belum efektif. Hasil penelitian terhadap kineja tersebut mengambarkan dari beberapa indikator, yaitu 1) Aspek efektivitas yaitu tujuan menciptakan kabupaten karanganyar yang tertib dari pelanggaran tidak tercapai karena kurangnya SDM, sarana dan prasarana. 2) Aspek Responsifitas yaitu Unit Satpol PP Kabupaten Karanganyar menerima setiap masukan, saran, kritik dan keluhan serta merespon masukan tersebut. 3) Aspek Akuntabilitas yaitu Unit Satpol PP Kabupaten Karanganyar mampu melaporkan setiap kegiatan, hasil kegiatan dan kepada Bupati sebagai wujud tanggung jawab terhadap amanah yang diemban sebagai organisasi publik. Laporan pertanggungjawaban tersebut dilakukan secara triwulan dan tahunan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Unit Satpol PP Kabupaten Karanganyar dalam Penertiban PKL antara lain SDM, sarana dan pasarana. Kata Kunci: Kinerja, Efektivitas Satpol PP Kabupaten Karanganyar, penetiban PKL

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum
    Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Aren Dwipa
    Date Deposited: 04 Dec 2018 16:20
    Last Modified: 04 Dec 2018 16:20
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/42368

    Actions (login required)

    View Item