Pelayanan Kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surakarta: Tinjauan dari Perspektif Human Governance

Pratiwi, Ayu (2018) Pelayanan Kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surakarta: Tinjauan dari Perspektif Human Governance. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (1032Kb)

    Abstract

    ABSTRAK Ayu Pratiwi. D0114023. Pelayanan Kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surakarta: Tinjauan dari Perspektif Human Governance. Skripsi. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2018. 108 Halaman. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kesehatan termasuk warga binaan pemasyarakatan yang sedang menjalani masa pidananya di Rumah Tahanan (Rutan). Seiring meningkatnya penghuni di Rumah Tahanan, pemenuhan pelayanan kesehatan menjadi hal penting yang perlu diperhatikan mengingat pelayanan publik di bidang kesehatan disinyalir banyak mengalami permasalahan. Kelebihan beban penghuni mengakibatkan Pemerintah tidak mampu menyediakan pelayanan yang layak sehingga hal tersebut akan menimbulkan praktik diskriminasi. Maka dari itu Human Governance menjadi paradigma yang penting untuk melihat pemenuhan pelayanan kesehatan bagi warga binaan karena merupakan paradigma administrasi negara yang fokus pada nilai-nilai penghargaan Hak Asasi Manusia dan penjaminan terhadap kebutuhan warga negaranya. Penelitian ini dilakukan di Rutan Klas 1 Surakarta, dengan pertimbangan bahwa Rutan tersebut merupakan satu-satunya Rutan yang ada sekaligus berfungsi sebagai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) serta dalam keadaan kelebihan kapasitas. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, pengamatan, dan dokumentasi, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelayanan kesehatan belum sepenuhnya menerapkan prinsip Human Governance khususnya pada prinsip Perwujudan Standar Pelayanan Minimal karena Kondisi Rutan, Pelayanan Kesehatan dan Sarana Prasarana kesehatan belum sepenuhnya terwujud sesuai dengan Standar Pelayanan Dasar Perawatan dan Kesehatan di Rutan. Serta masih ditemukan diskriminasi dalam mengakses kebutuhan khusus bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) perempuan dan tidak diberikannya pemeriksaan menjelang bebas terhadap WBP biasa (tidak dalam kondisi khusus). Kata kunci: Pelayanan Kesehatan, Warga Binaan Pemasyarakatan, Human Governance

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
    Fakultas Ilmu Sosial dan Politik > Ilmu Administrasi Negara
    Depositing User: Aren Dwipa
    Date Deposited: 17 Sep 2018 13:55
    Last Modified: 17 Sep 2018 13:55
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/42215

    Actions (login required)

    View Item