Pengaturan Hubungan Hukum Antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Rumah Sakit, Dan Pasien Untuk Pemenuhan Hak Dasar Atas Kesehatan (Studi Di Rumah Sakit Umum Nirmala Purbalingga)

Mahardika, Pratama Hendrawan (2018) Pengaturan Hubungan Hukum Antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Rumah Sakit, Dan Pasien Untuk Pemenuhan Hak Dasar Atas Kesehatan (Studi Di Rumah Sakit Umum Nirmala Purbalingga). Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (987Kb)

    Abstract

    Penulisan Hukum ini bertujuan untuk meneliti tentang pemenuhan hak dasar atas kesehatan pasien BPJS Kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di RSU Nirmala Purbalingga. Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan serta dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Sebagai sumber dalam penyusunan penulisan, penulis menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier dengan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan klarifikasi terhadap pihak terkait yaitu pasien BPJS Kesehatan di RSU Nirmala Purbalingga. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah logika deduksi yaitu dengan pengajuan premis mayor kemudian premis minor setelah itu baru ditarik kesimpulan dari kedua premis tersebut. Berdasarkan bahan hukum yang sudah diperoleh dan dianalisis Pelayanan kesehatan pasien BPJS kesehatan di Rumah Sakit Umum Nirmala Purbalingga secara umum telah memenuhi hak atas kesehatan dalam pelayanan Kesehatan. Namun, pemenuhan hak antara Rumah Sakit Umum Nirmala dengan BPJS belum terpenuhi terutama masalah system klaim pasien rawat inap. Tidak terpenuhinya hak atas kesehatan tersebut dikarenakan klaim yang diajukan pihak rumah sakit tidak bisa dibiayai penuh oleh BPJS. Belum ada peran pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga dalam pemenuhan hak dasar Rumah Sakit sebagai pemberi pelayanan kesehatan. Pemerintah Daerah tidak memberikan bantuan untuk pembiayaan maupun dukungan fasilitas kepada rumah sakit swasta. Hal ini menunjukkan belum adanya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah dengan sektor swasta dalam pemberian pelayanan kesehatan. Kata kunci : Hubungan Hukum, BPJS Kesehatan, Rumah Sakit, Pasien, dan Hak atas kesehatan

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Lafenia Merta
    Date Deposited: 08 Aug 2018 16:15
    Last Modified: 08 Aug 2018 16:15
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/41840

    Actions (login required)

    View Item