Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Pemulihan Aset Tindak Pidana Pencucian uang

Sulaksono, Satriawan (2018) Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Pemulihan Aset Tindak Pidana Pencucian uang. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (854Kb)

    Abstract

    Penelitian ini mengkaji tentang pentingnya perlindungan hukum bagi korban yang mengalami kerugian atau kehilangan asetnya akibat perbuatan pelaku tindak pidana pencucian uang, dimana aset dari korban telah dicampur dengan aset pelaku dalam pencucian uang dengan maksud agar dapat dipisahkan dan kemudian dikembalikan kepada korban. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif/doktrinal yang menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, meskipun ada satu kasus yang dapat dikaji sebagai contoh untuk mengetahui bentuk pencampuran aset. Permasalahan dari penelitian ini adalah tentang bentuk percampuran aset dalam tindak pidana pencucian uang dan pentingnya perlindungan hukum bagi korban dalam pemulihan aset serta model ideal pemulihan aset sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban yang mengalami kerugian dalam tindak pidana pencucian uang yang hasil tindak pidananya tercampur dengan aset pelaku. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bentuk pencucian uang dilakukan dengan tahapan Tranfering, Layering dan Integration sedangkan bentuknya antara lain dengan cara pelaku membelanjakan hasil tindak pidana yang berasal dari korban dan mencampurkan menjadi satu dengan aset pribadi sehingga sulit untuk dipisahkan kepemilikannya. Dalam mendapatkan kembali asetnya, korban tindak pidana pencucian uang harus menempuh mekanisme hukum lain berupa gugatan perdata ganti kerugian atau melalui LPSK untuk mengajukan permohonannya yang umumnya tidak dapat menjadi satu proses peradilan pidana untuk memisahkan aset yang telah menyatu tersebut. Hal tersebut berbeda jika tindak pidana asal adalah korupsi yang memikiki mekanisme pemulihan aset sendiri, maka aset pelaku dapat disita atau dirampas kemudian dilelang untuk memisahkan aset dan atau dibebani uang pengganti. Oleh karena itu, perlu adanya revisi Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang agar memuat adanya pemulihan aset bagi korban tindak pidana tersebut. Implikasi dari penelitian ini adalah bentuk pencampuran aset yang merupakan bagian dari upaya pelaku menyamarkan hasil kejahatan, jika tidak diatur dalam undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang maka akan membuat adanya ketidak adilan bagi korban, karena aset korban yang telah hilang tidak dapat kembali dalam satu proses peradilan pidana. Kata kunci : Pencucian uang; pemulihan aset; korban; perlindungan hukum.

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Pascasarjana
    Pascasarjana > Doktor
    Pascasarjana > Doktor > Ilmu Hukum - S3
    Pascasarjana > Magister
    Pascasarjana > Magister > Ilmu Hukum - S2
    Depositing User: Pratama Wisnu Samodro
    Date Deposited: 11 Jul 2018 11:46
    Last Modified: 11 Jul 2018 11:46
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/41487

    Actions (login required)

    View Item