REFORMULASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) SEBAGAI INSTRUMEN PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH YANG BERKEADILAN (Studi di Kabupaten Klaten)

Nurhimawan, Radiansyah (2018) REFORMULASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) SEBAGAI INSTRUMEN PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH YANG BERKEADILAN (Studi di Kabupaten Klaten). Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (896Kb)

    Abstract

    ABSTRAK RADIANSYAH NURHIMAWAN. 2017. E0013323. REFORMULASI PBB-P2 (PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN) DAN BPHTB (BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN) SEBAGAI INSTRUMEN PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH YANG BERKEADILAN ( Studi di Kabupaten Klaten ) . Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Artikel ini mendiskripsikan dan mengkaji permasalahan Pendaftaran tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar rasionalitas pengenaan PBB-P2 adalah Nilai Jual Objek Pajak dengan didasarkan pertimbangan Nilai harga riil di wilayah tersebut sedangkan BPHTB memiliki dua dasar pengenaan yaitu bagi pembeli dikenai Nilai Perolehan Objek Pajak dan bagi penjual dikenai dengan Pajak Penghasilan. PBB-P2 dan BPHTB bukan merupakan faktor penghambat pendaftaran tanah. Masalah yang terjadi adalah mengenai teknis sistem pelaksanaan pendaftaran tanah yang tidak baik karena kurangnya koordinasi antara pemerintah dan pihak-pihak pejabat pelaksanaan pendaftaran tanah, belum sesuainya Nilai Jual Objek Pajak dengan wilayah yang lain sehingga mengakibatkan adanya ketidaksesuaian dengan wilayah lain dan mengakibatkan pihak Pemerintahan Daerah DPPKAD membuat spekulasi harga yang tinggi, kurangnya sosialisai dengan masyarakat bagaimana pentingnya pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum. Sebaiknya Pemerintahan daerah DPPKAD dan para pejabat lainnya seperti pihak Badan Pertanahan Nasional, Notaris atau Pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Klaten menguatkan kembali koordinasi dengan membenahi teknis sistem pelaksanan pendaftaran tanah agar terciptanya percepatan pendaftaran tanah yang berkeadilan. Kata Kunci : Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Pemerintahan daerah Kabupaten Klaten, Pejabat pelaksanaan pendaftaran tanah, Percepatan pendaftaran tanah ABSTRACT RADIANSYAH NURHIMAWAN. 2017. E0013323. REFORMULATION PBB-P2 (LAND TAXES AND RURAL AND URBAN BUILDINGS) AND BPHTB (BEA RESPONSIBLE RIGHTS TO LAND AND BUILDING) AS AN INSTRUMENT OF ACCELERATION OF EQUITABLE LAND REGISTRATION (Study in Klaten District). Legal Writing (Thesis). Faculty of Law, University of Sebelas Maret. This article describes and examines the issues about Land Registration. The result of the research shows that the basis of rationality of imposition of PBB-P2 is the Value of Tax Objects based on consideration of real price value in the region whereas BPHTB has two basic imposition that is for the buyer is subject to Object Tax Value and for the seller is subject to Income Tax. The PBB-P2 and BPHTB are not factors inhibiting land registration. Problems that occur is about the technical system of the implementation of land registration is not good because of the lack of coordination between the government and the officials of the implementation of land registration, the unmatched Value of Object of Tax Objects with other areas resulting in non-conformity with other areas and resulted in the DPPKAD Regional Government making high price speculation, the lack of socialization with the community how important the registration of land to ensure legal certainty. It is recommended that the DPPKAD Regional Government and other officials such as the National Land Agency, Notary or Land Acquisition Authority (PPAT) in Kabupaten Klaten reinforce coordination by improving the technical implementation of land registration system so that the acceleration of land registration is fair. Keywords: Land Tax and Rural and Urban Buildings and Acquisition of Land and Building Rights, Local Government of Klaten Regency, Official of Land Registration, Acceleration of Land Registration

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum
    Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Pratama Wisnu Samodro
    Date Deposited: 10 Jul 2018 14:12
    Last Modified: 10 Jul 2018 14:12
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/41465

    Actions (login required)

    View Item