MODEL HUKUM PEMULIHAN ASET HASIL KORUPSI MELALUI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DAN GUGATAN PERDATA NEGARA

, Sujono (2018) MODEL HUKUM PEMULIHAN ASET HASIL KORUPSI MELALUI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DAN GUGATAN PERDATA NEGARA. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (220Kb)

    Abstract

    ABSTRAK SUJONO,S.H.,M.H.,CFrA T310910014, MODEL HUKUM PEMULIHAN ASET HASIL KORUPSI MELALUI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DAN GUGATAN PERDATA NEGARA,PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA. Penelitian ini untuk mengetahui penyebab tidak efektifnya instrumen hukum pidana pembayaran uang pengganti, dan belum operatifnya instrumen hukum perdata gugatan perdata negara untuk memulihkan aset hasil korupsi, serta untuk merumuskan model hukum yang tepat dalam rangka pemulihan aset hasil korupsi melalui dua instrumen di atas. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum doktrinal dan non doktrinal secara sekaligus untuk menjawab permasalahan belum efektifnya pembayaran uang pengganti dan belum operatifnya gugatan perdata negara serta untuk merumuskan model hukum yang tepat dalam pemulihan aset hasil korupsi. Dilihat dari sudut sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, dilihat dari sudut tujuannya termasuk penelitian problem solution, dilihat dari sudut bentuknya termasuk penelitian diagnostik dan preskriptif serta dilihat dari sudut penerapannya termasuk penelitian terapan. Hasil penelitian, menunjukkan penyebab tidak efektifnya instrumen hukum pembayaran uang pengganti diantaranya adalah besaran pembayaran uang pengganti menggunakan pendekatan penghitungan besaran harta benda yang diperoleh atau dinikmati terdakwa, dan putusan pidana penjara pengganti dari pembayaran uang pengganti yang terlalu ringan sehingga terpidana memilih menjalani pidana penjara. Penyebab tidak operatifnya gugatan perdata negara karena Jaksa Pengacara Negara tidak menemukan aset yang dapat digunakan sebagai sita jaminan dalam gugatan dan hambatan dalam perumusan dalil hukum sebagai dasar gugatan terhadap putusan bebas, terdakwa meninggal dunia dan terdakwa menderita sakit jiwa atau sakit permanen. Model hukum yang tepat dalam pemulihan aset hasil korupsi adalah penyitaan aset secara maksimal saat penyidikan, sinergitas gugatan perdata negara antara jaksa pengacara negara dengan instansi yang dirugikan, konversi pembayaran uang pengganti yang jumlahnya hanya sebagian, penguatan penyitaan aset melalui UU Perampasan Aset dan UU Pembekuan Aset, gugatan perdata tanpa dalil perbuatan melawan hukum, dan penjatuhan pidana tambahan berupa pidana penjara pengganti yang lamanya mendekati pidana pokok. Kata Kunci: Korupsi, Kerugian Negara, Pemulihan Aset.

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Pascasarjana > Doktor > Ilmu Hukum - S3
    Depositing User: Gun Gun Gunawan
    Date Deposited: 06 Jul 2018 17:31
    Last Modified: 06 Jul 2018 17:31
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/41445

    Actions (login required)

    View Item