PENGUATAN POLITIK HUKUM AFFIRMATIVE ACTION UNTUK MENINGKATKAN REPRESENTASI PEREMPUAN DI DPR RI

SAYUNA, INCHE D.P. (2018) PENGUATAN POLITIK HUKUM AFFIRMATIVE ACTION UNTUK MENINGKATKAN REPRESENTASI PEREMPUAN DI DPR RI. PhD thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (176Kb)

    Abstract

    ABSTRAK Inche Damaris Pitronella Sayuna, T311402007, Penguatan Politik Hukum Affirmative Action Untuk Meningkatkan Representasi Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ( DPR – RI ). Disertasi ini meneliti tentang penguatan politik hukum affirmative action untuk meningkatkan representasi perempuan di legislatif. Fokus penelitian ini di latar belakangi , Pertama, Ada persoalan serius tentang representasi perempuan di legislatif. Kaum laki-laki mengalami over-represented, sedangkan perempuan under-represented; Kedua : Ada persoalan dalam politik hukum yang mengatur tentang affirmative action untuk meningkatkan representasi perempuan di lembaga legislatif ; Ketiga : Belum ada study yang mempelajari affirmative action yang berorientasi pada hasil pemilihan.Study yang selama ini berorientasi pada pencalonan. Disertasi ini bertujuan untuk menemukan model penguatan politik hukum affirmative action yang dapat menjamin peningkatkan representasi perempuan di legislatif. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menitik beratkan pada aras dogmatik, teoritis dan filosofi dengan pendekatan perundang – undangan (statute approach), Pendekatan konseptual (conseptual approach), pendekatan perbandingan ( comparative approach). Hasil penelitian disertasi ini mengungkapkan bahwa, politik hukum yang mengatur tentang affirmative action dalam undang – undang pemilu dan partai politik sangat tidak memadai untuk menjamin peningkatan representasi perempuan di legislatif karena bersifat sukarela, tidak bersanksi dan hanya berlaku bagi proses pencalonan. Solusi yang ditawarkan adalah model penguatan politik hukum affirmative action dengan sistem Reserved Seats yaitu sistem kuota dengan menyisihkan sejumlah kursi tertentu untuk perempuan di antara perwakilan di lembaga legislatif, yang diatur secara khusus dalam undang – undang pemilu dan partai politik, bersifat wajib dan memuat sanksi yang tegas kepada partai politik yang tidak mematuhinya. Disertasi ini merekomendasikan rekonstrusi undang – undang pemilu dan partai politik yang responsif terhadap kepentingan dan kebutuhan perempuan, optimalisasi peran partai politik untuk kaderisasi dan pendidikan politik disertai sanksi yang tegas untuk tidak diikutkan sebagai partai peserta pemilu bagi partai politik yang tidak mematuhi pemenuhan target kuota 30% (tiga puluh persen), sinergitas seluruh pihak dalam rentang implementasi affirmative action baik media, civil sociaty, dan peran serta masyarakat yang responsif gender. Kata kunci : Penguatan politik hukum, Affirmative Action, Representasi perempuan di DPR RI.

    Item Type: Thesis (PhD)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Pascasarjana > Doktor > Ilmu Hukum - S3
    Depositing User: Gun Gun Gunawan
    Date Deposited: 04 Jul 2018 12:41
    Last Modified: 04 Jul 2018 12:41
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/41424

    Actions (login required)

    View Item