MARGINALISASI MASYARAKAT: SEBUAH DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH (Studi Evaluasi Dampak Kebijakan Penetapan Hutan Watu Ata Sebagai Kawasan Cagar Alam)

BOTHA, HENDRIKUS HIRONIMUS (2018) MARGINALISASI MASYARAKAT: SEBUAH DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH (Studi Evaluasi Dampak Kebijakan Penetapan Hutan Watu Ata Sebagai Kawasan Cagar Alam). Masters thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (710Kb)

    Abstract

    Tema besar dari tulisan ini adalah evaluasi dampak sebuah kebijakan publik, dengan titik fokusnya adalah pada aspek marginalisasi masyarakat sebagai dampak dari kebijakan penetapan kawasan hutan Watu Ata sebagai kawasan konservasi dengan fungsi cagar alam. Defenisi cagar alam yang termuat dalam Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 2011 Pasal 1 adalah Kawasan Suaka Alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelesterian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami. Cagar alam Watu Ata merupakan salah satu kawasan suaka alam yang wilayahnya mencakupi sebelas desa dan tiga kecamatan yang berada di Kabupaten Ngada. Kawasan cagar alam Watu Ata ditetapkan berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 432/Kpts-II/92. Penelitan ini dilakukan di dua desa yakni Desa Inelika dan Desa Heawea pada tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Penentuan sampel dengan teknik Purposive Sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analsis data menggunakan teknik analisis data Miles and Haberman (reduksi data, penyajian data, penarikan simpulan serta verifikasi). Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Bentuk marginalisasi yang dirasakan oleh masyarakat yang berada di sekitar kawasan cagar alam Watu Ata adalah margnalisasi dalam bentuk eksklusi sosial terhadap lahan garapan. 2) Faktor utama marginalisasi adalah kebijakan pemerintah terkait dengan penetapan kawasan hutan Watu Ata sebagai kawasan konservasi dengan fungsi sebagai cagar alam, 3) Upaya yang dilakukan oleh masyarakat antara lain, membentuk organisasi PERMATA (Perhimpunan Masyarakat Watu Ata), melalui PERMATA masyarakat berhasil melakukan berbagai upaya misalnya dengan melakukan Musyawarah Besar dan aksi damai yang mengusung keluhan-keluhan masyarakat dan keinginan mereka untuk mendapatkan kembali hak-haknya dalam mengelolah lahan garapan yang berada di dalam kawasan cagar alam, 4) Cara ideal pengelolahan kawasan hutan Watu Ata adalah dengan mengadopsi local wisdom yang ada yakni Ri’i, mengingat banyaknya lahan garapan yang terdapat di dalam kawasan hutan tersebut. Kata kunci: Marginalisasi masyarakat, dampak kebijakan, cagar alam Watu Ata

    Item Type: Thesis (Masters)
    Subjects: H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform
    K Law > K Law (General)
    Divisions: Pascasarjana
    Pascasarjana > Magister
    Pascasarjana > Magister > Magister Administrasi Publik
    Depositing User: Fransiska Meilani f
    Date Deposited: 15 May 2018 14:33
    Last Modified: 15 May 2018 14:33
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/41098

    Actions (login required)

    View Item