Implikasi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasyarakatan Dalam Pemberian Remisi Kepada Justice Collaborator Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

A, AGGI RAFSANJANI (2018) Implikasi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasyarakatan Dalam Pemberian Remisi Kepada Justice Collaborator Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (918Kb)

    Abstract

    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan permasyarakatan dalam pemberian remisi kepada justice collaborator sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan sifat penelitian preskriptif dan terapan. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus dengan jenis dan sumber data penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum penulisan ini adalah dengan studi dokumen atau studi pustaka (library research). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil dari pembahasan dan penelitian dapat disimpulkan bahwa implikasi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan permasyarakatan dalam pemberian remisi kepada justice collaborator sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi membawa perbedaan pemberian hak narapidana (remisi) antara syarat narapidana biasa dengan syarat yang lebih diperketat untuk narapidana kejahatan luar biasa. Syarat yang diperketat dimaksudkan narapidana korupsi harus berstatus justice collaborator untuk mendapatkan hak remisinya. Kementerian Hukum dan HAM sebagai perwakilan pemerintah yang berwenang memberikan remisi dalam Lembaga Permasyarakata menafsirkan peraturan tersebut diskriminatif. Perbedaan tersebut berpotensi tidak tercapainya tujuan dari Peraturan Pemerintah tersebut serta pelemahan terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    K Law > KZ Law of Nations
    Divisions: Fakultas Hukum
    Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Anas Falih Faishal
    Date Deposited: 11 May 2018 20:46
    Last Modified: 11 May 2018 20:46
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/40980

    Actions (login required)

    View Item