PELAKSANAAN PENGISIAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM KEADAAN BERHALANGAN TETAP DITINJAU DARI EFEKTIVITAS PEMERINTAHAN (Studi Kasus Kabupaten Grobogan)

AMNA, MUCHAMAD ALYASA (2018) PELAKSANAAN PENGISIAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM KEADAAN BERHALANGAN TETAP DITINJAU DARI EFEKTIVITAS PEMERINTAHAN (Studi Kasus Kabupaten Grobogan). Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

PDF - Published Version Download (1037Kb)

Abstract

Muchamad Alyasa Amna, NIM E0013277, Pelaksanaan Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah dalam Keadaan Berhalangan Tetap Ditinjau dari Efektivitas Pemerintahan (Studi Kasus Kabupaten Grobogan), Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian hukum inibertujuan menganalisis pelaksanaan pengisian jabatan wakil kepala daerah dalam keadaan berhalangan tetap ditinjau dari efektivitas pemerintahan..Pengisian jabatan wakil kepala daerah dalam keadaan berhalangan tetap terkesan dibiarkan berlarut-larut di Kabupaten Grobogan. Wakil kepala daerah berperan menjalankan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah dalam keadaan berhalangan sementara. Penelitian hukum menggunakan jenis penelitian empiris. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual.Data primer berupa data yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Grobogan dan DPRD Kabupaten Grobogan. Bahan sekunder berupa data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal, skripsi/tesis, media massa, dan bahan dari internet serta sumber lain yang berkaitan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melakukan wawancara terhadap narasumber/responden dan studi kepustakaan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengisian jabatan wakil kepala daerah dalam keadaan berhalangan tetap sangat berkaitan dengan efektivitas pemerintahan. Selanjutnya apabila kepala daerah dalam keadaan berhalangan tetap, wakil kepala daerah sebagai pelaksana tugas kepala daerah dapat melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah, termasuk dalam pengambilan kebijakan yang hanya dapat dilaksanakan oleh kepala daerah. Tidak dilaksanakannya pengisian jabatan wakil kepala daerah dalam keadaan berhalangan tetap tentunya berkaitan dengan efektifitas pemerintahan. Kata Kunci : Pengisian Jabatan, Wakil Kepala Daerah, Efektivitas Pemerintahan

Actions (login required)