IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 30 TAHUN 2008 TENTANG KOMITE AKSI DAERAH PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK KABUPATEN SRAGEN

Sukasih , Eni (2010) IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 30 TAHUN 2008 TENTANG KOMITE AKSI DAERAH PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK KABUPATEN SRAGEN. PhD thesis, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

[img] PDF - Published Version
Download (992Kb)

    Abstract

    Eni Sukasih, S310409011. 2009. Implementasi Peraturan Bupati Sragen Nomor 30 Tahun 2008 tentang Komite Aksi Daerah Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak Kabupaten Sragen Tesis : Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis implementasi Peraturan Bupati Sragen Nomor 30 Tahun 2008 dan hambatan dalam implementasi serta solusi yang dilakukan dalam menghadapi hambatan dalam implementasi Peraturan Bupati Sragen Nomor 30 Tahun 2008 tentang Komite Aksi Daerah Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak Kabupaten Sragen. Penelitian ini termasuk penelitian hukum sosiologis (empiris) atau non doktrinal. Bentuk penelitian yang digunakan adalah evaluatif. Analisis datanya menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan menggunakan teori bekerjanya hukum, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab implementasi Peraturan Bupati Sragen Nomor 30 Tahun 2008 tentang Komite Aksi Daerah Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak Kabupaten Sragen belum dapat dilaksanakan, adalah sebagai berikut : (1) Struktur Hukum (legal structure) yaitu terbatasnya kapasitas dan pengalaman Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan berbagai pihak lainnya dalam upaya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, lemahnya koordinasi; (2) Substansi Hukum (legal substance) yaitu belum adanya kebijakan yang terpadu dan menyeluruh, belum tersedianya data serta informasi yang akurat dan terkini tentang pekerja anak; (3) Budaya Hukum (legal culture) yaitu rendahnya pengetahuan, kesadaran dan kepedulian masyarakat, aspek lingkungan atau budaya masyarakat yang menuntut anak bekerja mambantu orang tua dan dari pihak pengusaha yang mencari untung dengan melibatkan pekerja anak. Implikasi belum dilakukannya penyusunan dan penetapan kebijakan dan upaya serta tindakan pencegahan dan penanggulangan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak baik secara pre-emptif, preventif dan represif. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182, Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 maupun Peraturan Bupati Sragen Nomor 30 Tahun 2008 sehingga menimbulkan sikap ketidakpedulian masyarakat terhadap anak yang terlibat atau dilibatkan dalam bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Bentuk sosialisasi melalui pemerintah atau instansi terkait sangat penting untuk memberikan kesadaran pada masyarakat Disarankan Pemerintah Kabupaten Sragen bekerja sama dengan DPRD Kabupaten Sragen untuk segera membuat Peraturan Daerah tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Melakukan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan upaya penghapusan dan pelarangan secara terus menerus, berkelanjutan dan terpadu oleh semua pihak yakni pemerintah, organisasi sosial dan kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat serta semua kalangan dan lapisan masyarakat secara bersama-sama.

    Item Type: Thesis (PhD)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Pasca Sarjana > Magister > Ilmu Hukum - S2
    Depositing User: Users 849 not found.
    Date Deposited: 14 Jul 2013 21:59
    Last Modified: 14 Jul 2013 21:59
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/4045

    Actions (login required)

    View Item