KEBIJAKAN REKONSTRUKSI KERETA API INDONESIA (PERSERO) BERBASIS PUBLIC SERVICE YANG BERKEADILAN

SUDIBYA, SUDIBYA (2018) KEBIJAKAN REKONSTRUKSI KERETA API INDONESIA (PERSERO) BERBASIS PUBLIC SERVICE YANG BERKEADILAN. PhD thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (312Kb)

    Abstract

    Secara umum penelitian ini memberikan preskripsi kebijakan rekonstruksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk memperbaiki pelayanan publik, untuk memberikan penjelasan tentang pelaksanaan kebijakan rekonstruksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk memperbaiki pelayanan publik, dan untuk meresepkan kebijakan PT Kereta Api Indonesia (Persero) upaya untuk meningkatkan keadilan pelayanan publik di masa depan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris, dengan pendekatan pendekatan statuta, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Materi hukum dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan wawancara semi terstruktur dari responden manajemen senior PT Kereta Api Indonesia (Persero). Analisis dilakukan dengan induksi-deduksi dan interpretasi silogisme. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan rekonstruksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk meningkatkan public service sudah diatur sejak sejarah perkeretaapian ada di Indonesia. Hal ini disimpulkan dari bentuk perusahaan perkeretaapian selalu berubah sesuai dengan kebijakan negara atas restrukturisasi perusahaan perkeretaapian; Ketentuan pengaturan kebijakan rekonstruksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam meningkatkan public service sudah dilaksanakan, namun dalam pelaksanaannya masih banyak kelemahan dan permasalahan. Diantaranya formulasi kebijakan atau tahapan perencanaan belumlah konsisten dengan pelaksanaan di lapangan, sehingga pelayanan publik yang berkeadilan yang diharapkan masyarakat tidak berjalan secara optimal; dan Kedepannya rekonstruksi kebijakan restrukturisasi PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam upaya meningkatkan public service yang berkeadilan dalam hal mekanisme subsidi, atau Public Service Obligation (PSO) pemerintah perlu menetapkan dan menggunakan konsepsi yang jelas. PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam menjalankan maksud dan tujuannya untuk mengejar keuntungan dengan tidak mengenyampingkan public service dalam hal-hal tertentu, sesuai dengan amanat Undang-Undang No.19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang No.19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, BUMN dapat diberi penugasan khusus dari Pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatannya yang kemudian dilaksanakan dalam mekanisme Kewajiban Pelayanan Publik (Public service Obligation/PSO). Kata kunci: Kebijakan, Rekonstruksi, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Public Service, Keadilan

    Item Type: Thesis (PhD)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Pascasarjana > Doktor > Ilmu Hukum - S3
    Depositing User: Mujahidah Showafah
    Date Deposited: 28 Mar 2018 13:13
    Last Modified: 28 Mar 2018 13:13
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/40277

    Actions (login required)

    View Item