ANALISIS KEBIJAKAN PRESIDEN DUTERTE MELAKUKAN EXTRAJUDICIAL KILLING DALAM MEMBERANTAS NARKOBA DI FILIPINA BERDASARKAN STATUTA ROMA 1998

Iryana, Fivi Fajar (2018) ANALISIS KEBIJAKAN PRESIDEN DUTERTE MELAKUKAN EXTRAJUDICIAL KILLING DALAM MEMBERANTAS NARKOBA DI FILIPINA BERDASARKAN STATUTA ROMA 1998. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (977Kb)

    Abstract

    ABSTRAK Fivi Fajar Iryana, E0013186. 2017. ANALISIS KEBIJAKAN PRESIDEN DUTERTE MELAKUKAN EXTRAJUDICIAL KILLING DALAM MEMBERANTAS NARKOBA DI FILIPINA BERDASARKAN STATUTA ROMA 1998. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindakan extrajudicial killing yang dilakukan oleh Presiden Duterte dapat atau tidak dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan internasional serta penerapan prinsip individual responsibility terhadap Presiden Duterte berdasarkan Hukum Pidana Internasional khususnya Statuta Roma 1998. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan atau studi dokumen, yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik deduksi berdasarkan metode penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan extrajudicial killing di Filipina telah melanggar HAM internasional yaitu melanggar HAM internasional yaitu ICCPR Pasal 6 ayat (1) tentang hak untuk hidup, Pasal 9 ayat (1) tentang kebebasan dan keamanan pribadi, dan ICSECR Pasal 12 tentang hak untuk mendapatkan kesehatan. Selain itu Filipina juga melanggar HAM Nasional yaitu Konstitusi Republik Filipina 1987 Bab III Pasal 14 ayat (1) tentang perlindungan yang setara dihadapan hukum. Sehinggan extrajudicial killing dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan Statuta Roma 1998 karena memenuhi unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan sesuai pada Pasal 7 Statuta Roma 1998. Sehingga prinsip pertanggungjawaban individu (individual responsibility) berdasarkan Pasal 28 Statuta Roma 1998 tentang Pertanggung Jawaban Komando dan Atasan Lainnya (Responsibility of Commanders and Other Superior) dapat diterapkan terhadap Presiden Rodrigo Duterte. Kata kunci: extrajudicial killing, kejahatan terhadap kemanusiaan, Filipina, Statuta Roma 1998

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    K Law > KZ Law of Nations
    Divisions: Fakultas Hukum
    Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Aren Dwipa
    Date Deposited: 17 Mar 2018 00:31
    Last Modified: 17 Mar 2018 00:31
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/39941

    Actions (login required)

    View Item